Ke 68 KK ini merupakan bagian dari 961 KK warga Rempang, yang sudah bersedia untuk pindah dari tempat semula ke Tanjung Banun.
Dampak dari proyek tersebut, ada 900 keluarga yang harus pindah tetapi mereka menolak direlokasi, termasuk menolak transmigrasi lokal.
Iftitah mengajak warga Rempang untuk ikut transmigrasi lokal dalam upaya mendukung pembangunan Rempang
Kerusuhan di Pulau Rempang terjadi pada Rabu (18/12) dini hari di mana puluhan orang menyerang sejumlah posko warga
PR Besar HAM Menanti Presiden Terpilih, Termasuk Masalah Rempang
Perlawanan hukum akan dilakukan dalam bentuk class action kepada pihakpihak, instansi-instansi, dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan proyek Rempang Eco City serta penggusuran 16 kampung tua di Rempang.
Rempang Eco City dapat memberikan eskalasi bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Rempang-Galang
Pemerintah seharusnya tidak hanya melihat potensi ekonomi dari proyek-proyek besar.
Konflik Rempang mengakibatkan luka yang sangat besar bagi masyarakat di sana, khususnya Masyarakat Adat Tempatan yang sudah tinggal di sana sejak tahun 1834.
Yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah meliputi pertama ada kejahatan genosida
Guspardi berharap proyek strategis nasional di Rempang dikelola secara baik tanpa menimbulkan kegaduhan dan huru hara.
Rekomendasi Munas Alim Ulama NU, Hentikan Kekerasan di Rempang
Penyelesaian konflik di Pulau Rempang tidak semudah perkiraan umum. Kasus ini, bisa jadi percobaan dalam proses penegakan hukum.
NU dan Muhammadiyah juga pernah ‘muttafaq ‘alaih’ menolak perpres Miras pada 2021 lalu yang membuat Presiden Jokowi membatalkan Perpres tersebut.
Polisi Pastikan Kabar Pemanggilan Ustadz Abdul Somad Hoaks
Farid menceritakan, ada 160 proyek pemerintah maupun swasta, yang diberi label PSN, dalam sewindu terakhir, dan hampir selalu memicu masalah dengan warga lokal.
Komunikasi, Akar Masalah di Pulau Rempang
Aspek hak asasi manusia harus menjadi dasar pembangunan dan investasi di atas kalkulasi keuntungan.
