Hidayat menambahkan, agar sesuai dengan Pancasila yang final disahkan pada 18 Agustus 1945, maka TriSila dan Ekasila harus dihapus dari RUU HIP.
Ia memandang bahwa langkah Pemerintah menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah membaca aspirasi dan protes masyarakat secara lebih mendalam.
Mereka mendukung sepenuhnya maklumat Pimpinan Pusat MUI nomor KEP-1240/DPMUI/VI/2020 tentang penolakan RUU HIP.
Prosentase kematian akibat covid-19 di Indonesia adalah yang tertinggi se Dunia.
Syarifuddin Hasan meminta presiden untuk secara tegas mengumumkan kepada masyarakat bahwa pemerintah menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)
Ia pun menyarankan agar Presiden Jokowi segera mengirimkan surat balasan untuk menolak membahas RUU HIP ini agar RUU ini tidak dilanjutkan
Saya berharap dengan perubahan total RUU BPIP yang baru nanti, sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat.
FKUB Jatim juga menghendaki agar pimpinan majelis-majelis agama selalu dan terus melakukan layanan keagamaan.
Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebutkan pemerintah memiliki waktu hingga 20 Juli 2020 untuk merespons Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dikirim DPR.
namum dalam prakteknya RUU HIP yang disusun Baleg DPR menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat karena draft pasal-pasalnya telah keluar dari maksud dan tujuan awal memberi payung hukum atas pembinaan ideologi Pancasila.
Neta menegaskan, jika Polri masih bekerja lamban, IPW khawatir kasus pembakaran bendera PDIP ini akan memunculkan konflik dan kekacauan
Herman Hery meminta kepada semua pihak agar tidak terpancing dan selalu mengedepankan dialog dalam mengatasi perbedaan.
Dari penelusuran itu akan diketahui proses penyusunan RUU tersebut mulai dari naskah akademik hingga rancangan terbentuk.
Mereka juga mendesak agar MPR mengelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Jokowi karena dianggapnya menghidupkan PKI.
Ia mendorong DPR RI dan Pemerintah agar segera melakukan pembatalan terhadap RUU HIP, bukan penundaan pembahasan.
Perdebatan ideologis yang sebenarnya sudah selesai dan final dilakukan para pendiri bangsa.
Pembahasan RUU HIP dinilai MUI tidak bermanfaat dan hanya menghabiskan anggaran rakyat.
Pemerintah juga berkomitmen penuh untuk menutup pintu terhadap paham komunisme di Indonesia