Katakini.com - Muhammadiyah menyesalkan aksi pembakaran bendera PDIP dalam demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.

"Secara hukum tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan," kata Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu`ti dalam rilis pers di Sabtu (27/6/2020).

Mantan Ketua Gerakan Pemuda Muhammadiyah itu menegaskan, pihaknya mendukung langkah pengurus PDIP untuk menempuh jalur hukum daripada melakukan aksi massa. Hal itu untuk memberikan pembelajaran bagi publik tentang pentingnya menjaga martabat proses hukum.

"Walaupun dilakukan secara damai, berbagai aksi massa berpotensi menimbulkan ketegangan dan kekerasan di masyarakat," ujarnya.

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah itu juga mendesak DPR RI bisa segera mengambil keputusan mencabut RUU HIP. Agar situasi politik dalam negeri lekas mendingin dan pemerintah fokus menanggulangi dampak Covid-19.

"DPR tidak perlu menunggu surat Presiden karena sudah ada pernyataan resmi Pemerintah yang tegas menyatakan menunda pembahasan RUU HIP," tandasnya.