Angka pertumbuhan ekonomi kita memang baik dan layak diapresiasi. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah: apakah pertumbuhan itu sudah benar-benar dirasakan rakyat kecil?
Pesiden Prabowo Subianto menargetkan angka defisit RAPBN Tahun 2027 di bawah 3 persen terhadap PDB, maksimal 2,40 persen.
Hendaknya janganlah kita terlalu kagum kepada bangsa-bangsa yang kayanya dari merampas kekayaan bangsa-bangsa lain.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan terkait pertumbuhan ekonomi sebesar 35 persen selama tujuh tahun, namun tingkat kemiskinan meningkat.
Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita.
Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya distribusi pupuk yang tepat jenis, jumlah, waktu, dan harga untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Target pendapatan dan belanja negara dalam RAPBN 2026 akan menjadi tantangan besar di tengah kondisi global dan domestik yang penuh tekanan.
Ketua DPR menekankan pentingnya kebijakan negara yang berorientasi jangka panjang dan berpihak pada kepentingan rakyat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI yakni Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Anis menekankan bahwa kebijakan Pemerintah baru tentunya akan merujuk pada UU APBN 2025 yang sudah disahkan.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, merinci postur anggaran tersebut terdiri dari pendapatan negara Rp3.005,12 triliun
Anggaran itu bakal digulirkan untuk sisi pra-produksi, produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumen
RAPBN 2025 Anggarkan Sektor Pendidikan Sebesar Rp722,6 Triliun
Anggaran khusus untuk revitalisasi sekolah diharapkan dapat memperbaiki 22 ribu sekolah umum dan keagamaan
Subsidi dan Kompensasi Energi pada RAPBN 2025 Sebesar Rp525 Triliun
Anggaran itu nantinya bakal digunakan untuk meningkatkan subsidi dan kompensasi energi
RAPBN 2025 dirancang pada masa transisi pemerintahan berjalan dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan presiden terpilih
Fraksi PDI-Perjuangan memberikan penekanan terhadap proses penyusunan RAPBN 2025 yang dilakukan pada masa transisi.
