JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen pemerintah menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menargetkan angka defisit RAPBN Tahun 2027 di bawah 3 persen terhadap PDB, tepatnya 1,80 persen hingga maksimal 2,40 persen.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Di hadapan lebih dari 400 anggota DPR RI dan sejumlah pejabat negara, Prabowo menekankan pemerintah akan terus berupaya menekan angka defisit APBN.

"Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 (persen dari) PDB dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini," kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2027 nantinya mencapai kisaran 11,82 persen sampai dengan 12,40 persen dari PDB.

"Untuk mendukung berbagai program prioritas kita, belanja negara direncanakan berada di kisaran 13,62 (persen) hingga 14,80 persen dari PDB kita," ucap Presiden.

Prabowo menekankan APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan wujud dari alat perjuangan bangsa.

"APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan. Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita," katanya.

Adapun rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 451 anggota DPR RI sehingga ditetapkan kuorum oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran pejabat Kabinet Merah Putih

Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.

Kemudian, ada pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Selanjutnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu.

Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu ini membahas tiga agenda utama, yaitu penyampaian KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah; laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; dan pendapat fraksi-fraksi atas RUU inisiatif Komisi III DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usulan DPR RI.