Anggota Komisi XI DPR RI dari F Demokrat Marwan Cik Asan (Foto: Fraksi Demokrat)
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang layak diapresiasi, namun belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
Menurut dia, selama sekitar tujuh tahun terakhir ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata sekitar 5 persen per tahun. Secara kumulatif, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat sekitar 35 persen. Bahkan pada 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen, salah satu capaian terbaik dalam tiga tahun terakhir.
“Angka pertumbuhan ekonomi kita memang baik dan layak diapresiasi. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah: apakah pertumbuhan itu sudah benar-benar dirasakan rakyat kecil? Faktanya, masih banyak petani, nelayan, pekerja informal, dan masyarakat bawah yang hidupnya belum mengalami perubahan signifikan,” ujar Marwan dalam keterangan persnya, Kamis (21/5).
Ia menjelaskan, meskipun angka kemiskinan turun menjadi 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang pada Maret 2025, laju penurunannya masih tergolong lambat.
Sementara itu, tingkat ketimpangan yang tercermin dari rasio Gini masih berada di angka 0,375, yang menunjukkan distribusi kesejahteraan belum merata.
Menurut Marwan, pertumbuhan ekonomi selama ini masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sektor investasi skala besar, serta industri tertentu seperti hilirisasi mineral.
“Sementara rakyat kecil masih menghadapi persoalan mendasar seperti harga pangan, akses rumah layak, kesehatan, dan pekerjaan yang layak,” katanya.
Ia menilai Indonesia membutuhkan model pertumbuhan baru yang lebih inklusif dan berbasis transformasi struktural, yakni pertumbuhan yang tidak hanya mengejar angka statistik, tetapi juga menciptakan pekerjaan produktif, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kualitas manusia secara berkelanjutan.
Marwan mengatakan transformasi pertama yang harus dilakukan ialah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja formal atau job-intensive growth.
“Investasi tetap penting, tetapi orientasinya harus diarahkan pada sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja formal seperti manufaktur berbasis sumber daya lokal, agroindustri, industri pangan, ekonomi kreatif, dan UMKM modern,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan investasi seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi, tetapi juga dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Transformasi kedua, lanjut Marwan, adalah memperluas hilirisasi ekonomi hingga menyentuh sektor rakyat.
“Selama ini hilirisasi identik dengan mineral dan industri besar. Ke depan, hilirisasi juga harus hadir di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM agar masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi ikut menikmati nilai tambah dari proses pengolahan dan pemasaran,” tuturnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, penguasaan teknologi, dan literasi digital.
“Negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah selalu memiliki satu kesamaan: mereka tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kualitas manusianya,” kata Marwan.
Ia turut menekankan pentingnya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
“Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya bertumpu di kota besar. Daerah pertanian harus tumbuh menjadi pusat agroindustri, wilayah pesisir diperkuat sebagai pusat ekonomi maritim, dan daerah wisata harus berkembang dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama ekonomi,” pungkasnya.