Rempang Eco City dapat memberikan eskalasi bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Rempang-Galang
Pemerintah seharusnya tidak hanya melihat potensi ekonomi dari proyek-proyek besar.
Konflik Rempang mengakibatkan luka yang sangat besar bagi masyarakat di sana, khususnya Masyarakat Adat Tempatan yang sudah tinggal di sana sejak tahun 1834.
Yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah meliputi pertama ada kejahatan genosida
Guspardi berharap proyek strategis nasional di Rempang dikelola secara baik tanpa menimbulkan kegaduhan dan huru hara.
Penyelesaian konflik di Pulau Rempang tidak semudah perkiraan umum. Kasus ini, bisa jadi percobaan dalam proses penegakan hukum.
NU dan Muhammadiyah juga pernah ‘muttafaq ‘alaih’ menolak perpres Miras pada 2021 lalu yang membuat Presiden Jokowi membatalkan Perpres tersebut.
Farid menceritakan, ada 160 proyek pemerintah maupun swasta, yang diberi label PSN, dalam sewindu terakhir, dan hampir selalu memicu masalah dengan warga lokal.
Komunikasi, Akar Masalah di Pulau Rempang
Aspek hak asasi manusia harus menjadi dasar pembangunan dan investasi di atas kalkulasi keuntungan.
Rempang Eco City merupakan proyek yang digarap oleh perusahaan PT Makmur Elok Graha (MEG) yang berinduk kepada Artha Graha Network (AG Network).
Waket MPR: Investasi Harus Humanis, Jangan Korbankan Rakyat
Semua pihak diminta untuk menunggu hasil investigasi Komnas HAM di Rempang hingga nantinya dibuat dalam bentuk laporan dan rekomendasi
Pemerintah seharusnya mengutamakan perlindungan warga negara. Seharusnya, bentrokan antara warga dan pihak keamanan harus dihindari.
Pergerakan Advokat Minta Polisi Hentikan Tindakan Represif ke Warga
Nasir meminta Kapolri untuk mengevaluasi anggotanya dalam proses penanganan pembebasan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
