katakini.com

Legislator PKB Minta Ombudsman Tingkatkan Pengawasan Program MBG

Legislator PKB Ingatkan KAI Rencana Bangun Rel Aceh-Lampung Harus Realistis

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy merespons rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang akan membangun konektivitas jalur kereta api, mulai dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung

Legislator PKB Soroti Kepastian Alokasi Dana Rp 4 T untuk Perlintasan Sebidang

udjatmiko menyoroti kepastian alokasi dana keselamatan perlintasan sebidang yang sebelumnya disiapkan pemerintah melalui Bantuan Presiden (Banpres)

Daeng Ical Minta Prabowo Tempuh Jalur BoP untuk Bebaskan Jurnalis RI

Penangkapan dan penculikan jurnalis di perairan internasional tidak bisa ditoleransi. Kami mendesak pemerintah bertindak cepat, karena dalam situasi penahanan seperti ini, waktu sangat berharga bagi keselamatan warga negara kita

F-PKB MPR Dukung Keputusan Sekjen MPR, LCC Dievaluasi dan Dilanjutkan

Fraksi PKB sepakat atas keputusan Sekjen MPR, bahwa apa yang terjadi di final LCC di Kalimantan Barat, harus jadi pelajaran bagi panitia agar ke depannya tidak terjadi lagi

Legislator PKB Soroti Pembuat Konten Rasis: Nasibnya Bisa Seperti Resbob

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum dalam kasus tindakan rasis

Legislator PKB: Pelaku Kekerasan Seksual di Ponpes Pati Harus Dihukum Berat

Menurutnya, pemberatan hukum tersebut dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Legislator PKB Kutuk Keras Dugaan Kekerasan Seksual di Ponpes Pati

Ini kejahatan serius. Pelaku berada pada posisi yang seharusnya melindungi, tetapi justru merusak masa depan santri

PKB Gelar Uji Kelayakan 43 Calon Ketua DPC se-Sulawesi Tengah

DPP PKB menggelar Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK) calon ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) se-Sulawesi Tengah

Marak Kasus Kekerasan Anak, Pemerintah Diminta Gelar Razia Daycare Ilegal

Harga Minyak Goreng Naik di Daerah, Legislator PKB: Pemerintah Harus Hadir

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan menyoroti kenaikan harga minyak goreng di sejumlah daerah

Legislator PKB Minta Kementan Gandeng Polisi Tindak Tegas Mafia Beras

Masyarakat telah dibohongi. Mereka membayar mahal untuk beras yang kualitasnya tidak sesuai. Ini sangat merugikan dan tidak bisa ditoleransi

Informasi Lengkap Pendaftaran Data Guru Non-Sertifikasi 2026

Kemendikdasmen resmi meluncurkan program Penjaringan Data Guru Tertentu Belum Bersertifikat Pendidik Tahun 2026.

Legislator PKB Minta Rombak Total Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola pupuk bersubsidi guna menjamin penyaluran yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan

RUU PPRT Jadi Undang-Undang, Legislator PKB: Ini Perjuangan Kita Semua

Ini sebagai komitmen kami Fraksi PKB untuk mengawal dari awal sampai akhir. Pertama menggaungkan isu perlunya PPRT itu dilindungi dalam Undang-Undang adalah Gus Muhaimin

Perjuangkan Pendidikan Pesantren, Fraksi PKB DPR RI Raih KWP Award 2026

Fraksi PKB DPR dapat penghargaan KWP Award 2026 dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen kategori Fraksi Peduli Eksistensi dan Pengembangan Pendidikan Pesantren.

TKA di PKBM Jawab Tantangan Fleksibilitas Belajar

Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di lembaga pendidikan nonformal memperlihatkan perkembangan yang semakin baik.

DPR Minta Pemerintah Bangun Pusat Rehabilitasi Pecandu Judol

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, mendorong pemerintah bersama pengelola platform digital dan media sosial untuk membangun pusat rehabilitasi bagi pecandu judi online di berbagai daerah.

Legislator PKB Minta Polri Tertibkan Peredaran Air Keras

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, meminta pemerintah melalui Polri menertibkan peredaran air keras di pasaran

Kapal Pertamina Tertahan di Hormuz, Legislator PKB Minta Prabowo Turun Tangan

Saya kira masalah (tertahannya) kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya