katakini.com

Berawal dari Kebocoran Telepon yang Kontroversial, Nasib PM Thailand Kritis

Berawal dari Kebocoran Telepon yang Kontroversial, Nasib PM Thailand Kritis

PM Thailand dan Ayahnya Hadapi Hukum, Dominasi Politik Shinawatra Diuji

PM Thailand dan Ayahnya Hadapi Hukum, Dominasi Politik Shinawatra Diuji

Kekacauan Politik Thailand: Apa yang akan Terjadi Selanjutnya?

Kekacauan Politik Thailand: Apa yang akan Terjadi Selanjutnya?

MK Berhentikan PM Thailand dari Tugasnya, Pukulan Bagi Pemerintah

MK Berhentikan PM Thailand dari Tugasnya, Pukulan Bagi Pemerintah

Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Terkesan Kontradiktif

MK Gelar Sidang Lanjutan Uji Materi UU TNI

Suhartoyo menyebut kehadiran DPR dan para menteri dan wakil menteri dalam sidang gugatan ini merupakan bentuk penghormatan

Putusan MK Soal Sekolah Gratis Perkuat Hak Pendidikan Dasar Warga

Waketum PAN Soal Ketum Parpol Digugat ke MK: Ranah Internal Partai

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menegaskan, masing-masing partai politik memiliki mekanisme sendiri dalam pemilihan Ketum parpol yang diatur dalam AD/ART yang dibahas di kongres partai.

MK Diskualifikasi Ade Sugianto, Ini Sebabnya

Berdasarkan perhitungan, Ade telah menjabat sebagai bupati sejak 5 September 2018 sehingga sudah memasuki dua periode kepemimpinan

Pilkada Jawa Tengah, MK Kabulkan Pencabutan Gugatan Andika-Hendi

Pilkada Jawa Tengah, MK Kabulkan Pencabutan Gugatan Andika-Hendi

Pengamat: Putusan MK Kado Tahun Baru Atau Pembuka Jalan Kelompok Tertentu?

Kamis, 2 Januari 2025 MK membuat keputusan baru yang menetapkan bahwa semua partai politik peserta pemilu diperbolehkan capres dan cawapres sendiri.

MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen

MK menyatakan norma Pasal 222 dalam UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Sengketa Pilkada di MK Capai 277 Gugatan

Gugatan yang diajukan dari pemilihan bupati masih mendominasi semua gugatan yaitu sebanyak 215 gugatan

Baru Berumur 7 Tahun, UU Pemilu Sudah Diuji 152 Kali

Baru Berumur 7 Tahun, UU Pemilu Sudah Diuji 152 Kali

HNW: Permohonan agar Bisa Tak Beragama Harus Ditolak MK

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritik adanya permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas sejumlah undang-undang agar dimungkinkan warga tidak beragama.

Jika Tak Ada Putusan MK Jumlah Calon Tunggal Bisa Melonjak Tajam

Jika Tak Ada Putusan MK Jumlah Calon Tunggal Bisa Melonjak Tajam

Gus Muhaimin Beharap Banser Tak Mudah Diadu Domba

Senin, KPU-DPR Bahas PKPU Pilkada Pascaputusan MK

Senin, KPU-DPR Bahas PKPU Pilkada Pascaputusan MK

Jokowi Hormati Putusan MK dan Kewenangan DPR

Jokowi Hormati Putusan MK dan Kewenangan DPR

Hakim MK Tolak 55 Gugatan PHPU Pileg 2024

Alasan majelis hakim menggugurkan sejumlah perkara sengketa hasil Pileg 2024, seperti tidak terpenuhinya aspek formal