Kuasa Hukum DPR RI, Abdullah, menyatakan bahwa eksistensi peradilan militer memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945
MKMK dibentuk untuk menegakkan kode etik hakim yang sedang menjabat, bukan untuk mengadili proses pengangkatan atau peristiwa sebelum seseorang menjadi hakim konstitusi
MK menolak permohonan pengujian pasal tentang Perkawinan yang bertujuan agar pernikahan beda agama memiliki kepastian hukum.
Saya mendukung penuh upaya masyarakat yang memperjuangkan keadilan melalui MK. Ini adalah hak konstitusional warga negara
Komisi X DPR RI hormati proses konstitusional yang sedang berjalan di MK terkait pengajuan uji materi UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Ketua Komisi XIII DPR nilai putusan MK yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap AKD hingga tingkat pimpinan, sebagai langkah progresif dalam penguatan demokrasi
Partai Pheu Thai Terpuruk, Pengaruh Mantan PM Thailand Thaksin Pudar
Rivalnya Dapat Dukungan Krusial, Partai Berkuasa Thailand Ajukan Petisi ke Raja
Partai Pheu Thai yang Berkuasa di Thailand Bersiap Bubarkan Parlemen
Partai Rakyat dan Oposisi Enggan Gabung Pemerintahan, PM Thailand Belum Terpilih
Oposisi Thailand Jadi Penentu Kemenangan Pengganti PM yang Digulingkan
Usai Penggulingan Paetongtarn, Politik Thailand dalam Ketidakpastian
Masa Jabatan Paetongtarn Berakhir, Dinasti Shinawatra Kedua yang Digulingkan
Pengadilan Pecat PM Thailand, Pukulan Telak Bagi Dinasti Shinawatra
PM Thailand yang Diskors Diperiksa Komisi Anti-Korupsi terkait Pelanggaran Etika
Berawal dari Kebocoran Telepon yang Kontroversial, Nasib PM Thailand Kritis
PM Thailand dan Ayahnya Hadapi Hukum, Dominasi Politik Shinawatra Diuji
Kekacauan Politik Thailand: Apa yang akan Terjadi Selanjutnya?
MK Berhentikan PM Thailand dari Tugasnya, Pukulan Bagi Pemerintah
