Mardani menilai Kantah Kabupaten Badung memiliki prestasi yang diatas rata-rata.
Dengan memiskinkan bandar maka bisnis-bisnis narkoba lama-lama akan semakin hilang.
Pernah mengusulkan OTT itu bukan untuk mencari kesalahan dan mencari musuh politik.
Tidak ada salahnya bagi lembaga penegak hukum, seperti Polri, KPK, Kejagung, untuk mulai menyelidiki.
Fenomena judi online saat ini merambah ke semua elemen masyarakat, tak terkecuali orang-orang yang ada dalam institusi negara.
Kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat juga kerap menyita perhatian publik.
Sebelumnya, 27 Undang-Undang Kabupaten atau Kota tahap I telah disetujui menjadi Undang-Undang pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 4 Juni 2024 yang lalu.
Pembentukan Panja pembahasan 26 RUU Kabupaten/Kota itu disepakati setelah Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo
Guspardi juga meminta pemerintah tidak boleh tutup mata terhadap 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terdata.
Pengunduran diri kepala dan wakil kepala OIKN yang tiba-tiba dapat menambah deretan permasalahan di IKN.
Wakil Jaksa Agung RI Sunarta mengatakan, untuk tahun 2025, Kejaksaan Agung RI butuhkan anggaran sebesar Rp26,54 triliun
Banyak hal yang perlu dievaluasi oleh KPU, dari program penyelenggaraan Pemilu hingga dugaan pemborosan anggaran oleh KPU.
Jika dibangun kantor perwakilan DPD di 38 provinsi diikuti dengan pengadaan pegawainya dimulai dengan pejabat dan staff, maka akan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
UU KPK pernah direvisi pada tahun 2019, dan mengundang kritik dari sejumlah pihak.
Komisi III meminta penjelasan Dewan Pengawas KPK terkait pelaksanaan fungsi pengawasan internal Komisi Pemberantasan Korupsi.
Mardani juga merasa aneh dengan mundurnya ketua dan wakil OIKN.
Saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM.
Pekan lalu beredar kabar terkait diciduknya seorang anggota Densus 88 Polri di sebuah restoran makanan Prancis di Cipete, Jakarta Selatan.
RUU 27 Kabupaten/Kota tersebut mencakup dari beberapa wilayah di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Bangka Belitung.
Komisi II DPR RI menyetujui dua Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.