Oknum-oknum bergaya preman ini sudah sangat meresahkan masyarakat
Sumber dari masalah pertanahan ini ialah tumpang tindih tanah, termasuk di dalam Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) itu sendiri.
Banyak masyarakat yang masih belum berani untuk mengurus sertifikat karena banyak hal, salah satunya adalah mereka harus membayar PBB.
Komisi II DPR RI juga meminta kepada OIKN agar menegaskan kembali fungsi ibukota negara sebagai pusat pemerintahan, dan pusat ekonomi bisnis.
Konsep aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) berasal dari pemekaran Papua
Pemerintah dan DPR bakal membahas RUU DKJ pada dalam waktu dekat.
Jika pun ambang batas tidak ada, tidak besar pengaruhnya. Justru kalau ada ambang batas, misalnya 4 atau 5 persen, partai yang hanya mendapat suara 3,8 persen, maka suaranya itu menjadi sia-sia.
Menyayangkan terjadinya penyalahgunaan jalan tambang yang semestinya tidak menggunakan jalan negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Minerba Pasal 91 Ayat 1 maupun Ayat 2.
Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan kewenangan institusi pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah.
Masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa Sirekap hanya alat bantu yang bisa digunakan untuk memantau perolehan hasil penghitungan suara
KPK berwenang untuk dapat mengkoordinasikan dan mengendalikan setiap tahapan penegakan hukum tindak pidana korupsi
Bila etis menjadi asas dan dipatuhi, maka bangsa ini terjaga kehormatannya.
Haeny menekankan perlunya monitoring dan evaluasi terhadap logistik pemilu di Jawa Timur.
Legislator Dapil Jakarta III ini juga berpesan agar semangat mempertahankan kinerja dan menjaga sikap netral ini
Adigang, Adigung, Adiguna menciptakan suatu kerangka nilai dalam masyarakat Jawa yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, dan kebijaksanaan.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut laporan penerimaan dana untuk para bendahara parpol itu didapatkan dari International Fund Transfer Instruction (IFTI) terhadap 100 orang yang terdapat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu.