Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath, mengapresiasi kinerja Polri dalam membongkar penyelundupan sekitar satu ton ketamin.
TNI telah menyatakan tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi, sementara Kementerian Hukum mulai mengkajinya.
Catatan paling utama pilih disebutnya Pansel ya, Panitia Seleksi, yang punya integritas dan punya kapasitas. Jangan pilih yang punya keinginan, sehingga nanti memudahkan titipan, enggak boleh
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan agar pembahasan RUU Perampasan Aset memperhatikan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Rudianto menegaskan, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak bisa hanya berfokus pada praktik suap-menyuap.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas dugaan kejahatan pasar modal.
Saya ingin bertanya secara terbuka, sampai kapan kita, rakyat Indonesia, akan menghirup asap yang sangat menyakitkan ini?
Tanpa kehati-hatian, instrumen ini justru rentan berubah menjadi bumerang yang menggerus kepastian hukum dan demokrasi
Anggota DPR mendesak Presiden menetapkan target waktu yang jelas bagi kementerian dan lembaga dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026.
Anggota Komisi III DPR RI RIkawanto mendorong Polri mewujudkan slogan “Polisi Bersama Masyarakat” melalui perubahan sikap dan pola pelayanan aparat di lapangan.
Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlaku sama bagi semua pihak, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun pengaruh
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendesak pimpinan Komisi II DPR menggelar RDP bersama penyelenggara pemilu untuk mengusut polemik dugaan penyisipan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
Sejak September 2025 hingga hari ini Komisi III DPR RI telah melakukan penyusunan draf RUU berikut naskah akademik.
Komisi III DPR RI akan segera membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin meminta penanganan gangguan keamanan di Papua dilakukan secara profesional dan terukur, dengan tetap menempatkan keselamatan masyarakat sipil.
Polisi adalah bagian yang tidak terpisahkan, polisi bersama masyarakat. Apalagi dalam paparan Pak Suyudi tadi menjelaskan bahwa Polri jangan sampai ditakuti, tapi Polri harus dekat dengan masyarakat
DPR RI menerima surat dari presiden tentang pemberhentian jabatan dan pengangkatan Kapolri baru.
Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Komisi III DPR RI telah menghimpun aspirasi dari hampir 60 pihak dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
