Mardani menilai Kantah Kabupaten Badung memiliki prestasi yang diatas rata-rata.
Tanpa UHC, masyarakat yang memiliki BPJS tetapi tidak aktif akan membutuhkan waktu 14 hari kerja untuk aktivasi.
Biaya tambahan itu diperlukan karena mobil ambulans yang digunakan menggunakan BBM Dexlite dengan biaya lebih mahal dari BBM biasa.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap berbagai Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh Indonesia untuk mencegah kekerasan politik.
Dengan memiskinkan bandar maka bisnis-bisnis narkoba lama-lama akan semakin hilang.
Pemerintah juga harus konsisten terhadap ketentuan TVRI dan RRI yang tidak boleh memungut iklan dalam menjalankan perannya sebagai media.
Pernah mengusulkan OTT itu bukan untuk mencari kesalahan dan mencari musuh politik.
Tidak ada salahnya bagi lembaga penegak hukum, seperti Polri, KPK, Kejagung, untuk mulai menyelidiki.
BPJS Ketenagakerjaan diminta untuk melakukan promosi dan sosialisasi menggunakan media sosial.
Pernyataan dua persen data PDN yang dicadangkan di Batam terbilang kecil, sehingga kurang diperhitungkan.
Fenomena judi online saat ini merambah ke semua elemen masyarakat, tak terkecuali orang-orang yang ada dalam institusi negara.
Kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat juga kerap menyita perhatian publik.
Sukamta menekankan pentingnya pemerintah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terkait keamanan data pribadi.
Sebelumnya, 27 Undang-Undang Kabupaten atau Kota tahap I telah disetujui menjadi Undang-Undang pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 4 Juni 2024 yang lalu.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini berharap Modeling Ikan Nila Salin di Karawang ini akan berhasil.
Pembentukan Panja pembahasan 26 RUU Kabupaten/Kota itu disepakati setelah Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo
Guspardi juga meminta pemerintah tidak boleh tutup mata terhadap 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terdata.
Pengunduran diri kepala dan wakil kepala OIKN yang tiba-tiba dapat menambah deretan permasalahan di IKN.
Negara-negara lain kerap memandang Papua yang tidak sesuai dengan konteks keindonesiaan.
Wakil Jaksa Agung RI Sunarta mengatakan, untuk tahun 2025, Kejaksaan Agung RI butuhkan anggaran sebesar Rp26,54 triliun