Diskusi Komisi V di lapangan juga mengangkat isu tingginya angka kecelakaan yang dipicu oleh kendaraan angkutan logistik yang melebihi batas dimensi dan muatan
Meski pernah mengalami kegagalan pada era reformasi, menurutnya hal itu seharusnya menjadi pelajaran, bukan alasan untuk menolak gagasan besar koperasi saat ini.
Sebagai provinsi yang masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Kalimantan Utara harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Kaltara bisa berperan strategis sebagai daerah transit yang mampu menyediakan amenities atau fasilitas tambahan, seperti akomodasi, kuliner khas, dan atraksi singkat yang bisa dinikmati wisatawan
Kalau mereka tidak diedukasi akan membuat turis kurang nyaman.
Sebagai provinsi yang masih tergolong muda—baru berusia 13 tahun—Kaltara membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dalam membangun sarana prasarana penunjang sektor pariwisata.
Pajak tinggi bagi rumah tapak juga dapat menimbulkan dampak sosial.
Tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan uji laboratorium ke Ambon menjadi tantangan tersendiri
Arab Saudi telah menetapkan timeline haji 2026 yang dimulai sedini 8 Februari, dengan pemberangkatan pertama dijadwalkan pada April.
Komisi VIII pun membuka kemungkinan untuk mengubah pola ini ke depan agar penetapan jemaah lebih cepat dan kloter bisa ditangani oleh satu syarikah secara utuh.
Izin tambang nikel yang berada di sekitar kawasan konservasi laut dan destinasi super prioritas nasional Raja Ampat didesak untuk dikaji ulang.
RUU Angkutan Online akan menjadi lex specialist atau undang-undang khusus yang mengatur berbagai aspek dalam ekosistem transportasi berbasis aplikasi.
Pelaksanaan ibadah haji berlangsung dalam kondisi iklim gurun yang sangat panas dan kering.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menilai keberadaan Basarnas, BNPB, dan Pemadam Kebakaran sering memunculkan potensi tumpang tindih
Keputusan ini menjadikan total anggaran Kementerian PU untuk tahun 2025 yang telah disahkan menjadi Rp 73,76 triliun
Komisi VIII juga meminta agar keberangkatan jamaah dari embarkasi-embarkasi seluruh Indonesia dipastikan berjalan sesuai jadwal.
Rombongan jemaah tersebut membayar antara Rp100 juta hingga Rp200 juta kepada agen perjalanan bernama KBG untuk diberangkatkan melalui jalur tidak resmi.
