MADINAH — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI fokus mengantisipasi krisis konsumsi dan kepadatan saat puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

“Kami akan cek benar terutama soal makanan yang tahun lalu menjadi masalah. Jangan sampai terjadi lagi jemaah kelaparan seperti tahun sebelumnya,” kata Ketua Timwas Haji DPR RI 2026, Cucun Ahmad Syamsurijal dalam konferensi pers usai rapat evaluasi di Kantor Daker Madinah, Arab Saudi, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, Timwas telah menemukan pola mitigasi yang lebih cepat dalam penanganan konsumsi jemaah di Madinah. Salah satunya ketika ditemukan katering yang terindikasi basi dan langsung diganti sebelum didistribusikan kepada jemaah.

“Ada katering yang sudah terdeteksi lebih awal oleh tim pengawas, lalu langsung diganti oleh vendor. Ini yang kita harapkan, mitigasi dilakukan sebelum makanan diterima jemaah,” ujarnya.

Selain konsumsi, Timwas DPR juga menyoroti potensi kepadatan saat pemberangkatan menuju Arafah. Timwas meminta proses mobilisasi jemaah dilakukan lebih tertib agar tidak menimbulkan penumpukan maupun kelelahan di lapangan.

Karena itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan jemaah diminta mengikuti instruksi ketua rombongan agar proses keberangkatan menuju Armuzna berjalan teratur.

“Jangan sampai jemaah turun duluan lalu menunggu berjam-jam di bawah. Ini yang sangat penting untuk diantisipasi,” ujarnya.

Menurut Timwas, fase Armuzna merupakan titik paling krusial dalam seluruh rangkaian ibadah haji karena melibatkan jutaan jemaah dalam waktu bersamaan. Karena itu, pengawasan di Makkah akan diperketat, terutama pada aspek transportasi, konsumsi, dan keselamatan jemaah.

Timwas juga meminta Daker Madinah mempertahankan standar pelayanan yang telah berjalan baik pada gelombang pertama saat menyambut jemaah gelombang kedua pasca-puncak haji nanti.

“Kami berharap jangan ada penurunan pelayanan. Kalau bisa justru meningkat dibanding gelombang pertama,” pungkas Cucun.