Pembelian senjata api ilegal dari Filipina bukan kali pertama terjadi.
Anggota Komisi III DPR RI Santoso mengungkapkan pelaporan tiga hakim ke KY itu sudah tepat.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu tetap menekankan KPK memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan.
Jangan sampai, tegasnya, praktik Pungutan Liar (pungli) terjadi saat tilang manual dilakukan.
Kepercayaan publik yang tinggi pada Kejagung bisa diraih berkat kerja keras serta keberhasilan menyelesaikan banyak kasus di tahun 2022.
Pada 2022 KPK telah menyelamatkan Rp57,9 triliun uang negara dari potensi tindak pidana korupsi.
Persoalan pengamanan momen libur Natal dan tahun baru (Nataru) menjadi salah satu pokok pembahasan pertemuan hari ini di Polda Metro Jaya.
Dimyati tegaskan bahwa narkoba ini merupakan salah satu kejahatan besar di Indonesia, karena bisa merusak harkat, martabat bangsa ini.
Penonton konser musik tersebut tembus 21 ribu orang, sementara kapasitas Istora Senayan hanya 10 ribu orang.
Praktek tilang yang berujung pungli dapat merusak mental dan moral masyarakat, serta akan membuat persepsi korupsi di institusi Polri sulit dihilangkan.
Permasalah narkoba sebagai masalah klasik yang tidak pernah ada perubahan.
Marzuki Darusman Mundur dari Pansel, Komisi III Paksa Ketua Komnas HAM untuk Jujur
Terdapat beberapa hal penting urusan persoalan perdata di masyarakat yang belum diatur jelas dalam draf RUU KUHAP tersebut.
Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad Nomor 23 dan berlaku pada Januari 1848.
Kalau ada penegak hukum yang salah dalam penindakannya sampai munculnya kematian dan sebagainya, harus di proses.
Belanja non operasional yang dialokasikan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KY seperti untuk pengangkatan calon MA dan memelihara harkat dan martabat hakim MA menurun sebesar 11,6 persen.
Sahroni mengingatkan program BNPT, Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan untuk menerapkan sikap nasionalis apalagi terkait pinjaman dana.
Sahroni menyampaikan apresiasi terhadap Komite Etik Polri yang telah menyelesaikan keputusan tanpa berlarut-larut.
Kapolri Mohon Maaf di Hadapan Komisi III DPR, Ini Penyebabnya
Masing-masing anggota Komisi III DPR akan mengajukan pertanyaan untuk mendalami kasus kematian Brigadir J agar kasus tersebut menjadi jelas dan tidak ada yang ditutupi.
