Tessa mengatakan bahwa masyarakat pasti punya harapan yang sama bagi pimpinan dan dewan pengawas di periode mendatang
Komisi II DPR RI pada periode mendatang agar memiliki inisiatif yang sama untuk membahas RUU Pemilu di awal-awal masa jabatan.
Migrasi ini sebagai dampak kebijakan penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh Pemda Jakarta.
Modus operandi yang terjadi adalah penipuan dengan pola perkara palsu.
Sukena saat ini menghadapi ancaman hukuman 5 tahun penjara karena memelihara empat ekor landak Jawa.
Hal yang sering terjadi di IKN adalah, tanah yang selama ini menjadi milik warga, namun tiba-tiba terbit surat dari Menteri Kehutanan sehingga tanah-tanah tersebut akhirnya terbengkalai.
Rapat Komisi II lanjutan bersama KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP akan digelar pada 27 September 2024.
Pasal 5 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 diatur bahwa sumber sumbangan yang berasal dari pihak lain
Doli menyampaikan ini sudah keempat kalinya Kepala BPIP memberikan pernyatan-pernyataan kontroversial
Mahkamah Konstitusi menekankan syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi saat penetapan pasangan calon peserta Pilkada oleh KPU.
Senin, KPU-DPR Bahas PKPU Pilkada Pascaputusan MK
Ada RUU mengenai Keimigrasian yang belum masuk dalam proyek prioritas nasional
Senin (26/8/2024) Komisi II akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permohonan konsultasi dari KPU dan Perbawaslu
Endro juga meminta pihak STPN untuk memperkaya usulan-usulannya terhadap Komisi II terkait pengembangan yang ingin dilakukan pada STPN
Junimart menyampaikan pihaknya pun akan memanggil KPU untuk mengklarifikasi.
Data dari Pribudiarta juga mengungkap bahwa sejak 2021, hanya ada 58 daycare yang terdata secara resmi di seluruh Indonesia.
BSSN merupakan instansi resmi pemerintah yang salah satu tugas utamanya adalah perihal pengaman data.
Negara harus menjamin keamanan dan kebebasan bagi seluruh insan pers.
DPR RI melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad segera melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak.
Kasus Alex Denni pun dinilai harus dijadikan warning bagi Pemerintah untuk betul-betul mengecek rekam jejak calon pejabat bagi instansi negara.