katakini.com

Baleg DPR Usul Pembentukan Badan Khusus Pengelola Dana Otsus Aceh

Aceh masuk dalam 6 besar Provinsi Termiskin oleh karena itu penting adanya badan khsus yang dikhusukan untuk dana otsus Aceh

Marinus Gea Kunjungi LPKA Tangerang, Berikan Suntikan Semangat dan Motivasi

Marinus Gea mengatakan bahwa kesalahan yang terjadi pada usia muda tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperbaiki diri dan meraih masa depan

Firman Soebagyo Kritik Impor 1.000 Ton Beras Khusus dari AS

Isu ini menyentuh sensitivitas nasional terkait kedaulatan pangan, perlindungan petani, serta konsistensi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada impor.

HNW Dorong Kemenhaj Bentuk Tim Verifikasi soal Haji Khusus

HNW berharap dengan efektifnya kerja tim khusus itu maka risiko gagal berangkat calon jamaah haji khusus yang disampaikan 13 Asosiasi PIHU bisa dicegah

Legislator PDIP Usul Pembentukan Badan Khusus Tangani Bencana Sumatra

Kita punya pengalaman menangani tsunami Aceh-Nias 2004, gempa, likuifaksi, banjir, hingga longsor. Namun, banjir dan longsor yang disertai kerusakan lingkungan secara masif seperti saat ini belum pernah kita alami

Kemenhaj Pastikan Proses Pelunasan-PK Haji Khusus Tuntas Sebelum Tenggat Saudi

Direktur Jenderal Pelayanan Haji Ian Heriyawan menyampaikan pemerintah terus mempercepat seluruh tahapan administrasi agar tidak mengganggu kontrak layanan yang telah disiapkan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

Kemendikdasmen Salurkan Rp32 Miliar untuk PTK Terdampak Bencana

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan meskipun berada dalam situasi darurat

KPK Ungkap Ada Petugas Haji Jual Kuota Haji Khusus ke Jemaah

KPK mengungkap adanya kuota haji khusus petugas haji yang diperjualbelikan oleh asosiasi biro perjalanan haji atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kepada para jemaah.

Kementerian Haji Bakal Dirikan Kantor Perwakilan di Tiap Provinsi

Rapat Paripurna Khusus, Puan Pamer Capaian Kinerja DPR Selama 2024-2025

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 dalam rapat paripurna khusus hari ini. Paripurna khusus ini diadakan untuk memperingati HUT ke-80 DPR RI.

DPR Rapat Paripurna Khusus, Puan Singgung Demo Agustus dan Sampaikan Dukacita

DPR RI menggelar Rapat Paripurna Khusus dalam rangka Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024–2025. Rapat Paripurna ini sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-80 DPR RI. Dalam momen ini, Ketua DPR RI, Puan Maharani sempat menyinggung soal demo akhir Agustus lalu.

Komisi VII DPR Usul Bentuk Pansus Krakatau Steel

Kalau hanya panja, ruang lingkupnya terbatas pada Komisi VII. Padahal, persoalan Krakatau Steel ini menyangkut Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BUMN, bahkan Kementerian Keuangan

Dasco Sebut DPR Bakal Bentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria

Hal tersebut disampaikan Dasco saat membacakan kesimpulan audiensi dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di ruang rapat Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).

Terungkap, Kuota Haji Khusus Ternyata Dijual ke Sesama Biro

KPK mengungkapkan kuota haji khusus yang merupakan kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi dijual ke sesama biro perjalanan haji.

Ketua Kesthuri Dicecar KPK Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal adanya calon jemaah haji khusus yang baru mendaftar dan bisa berangkat tanpa harus antre

KPK Usut Calon Haji Khusus yang Berangkat Tanpa Antre

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi kuota haji.

KPK Sebut Kuota Haji Khusus Dijual Rp200-Rp300 Juta, Furoda Rp1 Miliar

KPK mengungkap kuota haji tambahan yang dialihkan dari haji reguler ke haji khusus dijual dengan harga Rp 200 juta hingga Rp300 juta

DJKA Buka Suara Soal Usulan DPR Sediakan Gerbong Khusus Perokok di KA

Peraturan tentang kawasan tanpa rokok sudah diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109.

DPR Buka Peluang Bentuk Pansus Penataan Pulau di Indonesia

Kejagung Kembali Panggil Tiga Mantan Stafsus Nadiem Makarim