• Info DPR

DPR RI Desak Pemerintah Beri Perlindungan Khusus dan Evaluasi SOP untuk Petugas serta Relawan Karhut

Eko Budhiarto | Jum'at, 23/10/2026 16:05 WIB

DPR RI Desak Pemerintah Beri Perlindungan Khusus dan Evaluasi SOP untuk Petugas serta Relawan Karhut Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto: dpr.go.id)

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya sejumlah petugas dan relawan yang berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Mengingat jatuhnya korban jiwa di berbagai wilayah, Puan mendesak Pemerintah agar segera memberikan jaminan keselamatan, perlindungan kesehatan, serta perhatian yang layak bagi keluarga yang ditinggalkan.

"Tentunya kita banyak berterima kasih atas dedikasi para petugas dan bantuan relawan dalam proses penanganan Karhutla. Untuk itu, kami atas nama DPR juga menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya sejumlah petugas dan relawan saat berjibaku memadamkan api," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).

Rangkaian Kehilangan di Lapangan

Berdasarkan data penanganan Karhutla, setidaknya tercatat 9 petugas dan relawan gugur saat berjuang di garis depan, yang meliputi:

  • 3 orang di Kalimantan Tengah.
  • 5 orang petugas atau relawan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Probolinggo.
  • 1 orang di Barito Kuala, Kalimantan Selatan, bernama Nurdin.
  • Seorang warga lansia di Samarinda, Kalimantan Timur, yang meninggal dunia saat berupaya mencegah api menjalar ke pemukiman warga.

Rangkaian peristiwa ini, menurut Puan, memperkuat urgensi untuk mempercepat pengendalian Karhutla sekaligus mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan bagi seluruh pihak yang terlibat di lapangan.

"Petugas dan relawan pemadaman Karhutla adalah pahlawan kemanusiaan karena berjuang demi keselamatan masyarakat. Pengorbanan mereka seharusnya mendapat perlindungan dan penghargaan yang layak dari Negara," tegas Puan.

Soroti Peran Signifikan Relawan Perempuan

Dalam kesempatan yang sama, Puan turut mengapresiasi keterlibatan kaum perempuan dan kelompok ibu-ibu yang aktif dalam penanganan Karhutla, seperti kelompok relawan The Power of Mama di Kalimantan yang berpatroli dan memadamkan api, petugas BPBD, mahasiswa, hingga para lansia yang menyiapkan dapur umum.

Ia menekankan bahwa keterlibatan perempuan sangat krusial dalam memastikan dukungan penugasan, tempat beristirahat, hingga akses pelayanan di lapangan. Pemerintah diminta untuk memberikan dukungan layak serta jangkauan perlindungan yang aman bagi para relawan perempuan tersebut.

Tanggung Jawab Negara untuk Keluarga Korban

Selain menyoroti keselamatan operasional, Puan mengingatkan pentingnya tanggung jawab negara terhadap keluarga yang ditinggalkan atau korban yang mengalami cedera, sakit, serta harus menjalani pemulihan.

Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk memberikan pendampingan berkelanjutan, yang mencakup:

  • Kejelasan dukungan bagi keluarga yang menjadi penopang penghasilan atau memiliki tanggungan pengasuhan.
  • Bantuan bagi warga terdampak yang mengalami penurunan pendapatan atau terganggu aktivitas ekonominya akibat kabut asap.
  • Jaminan keberlangsungan hidup, penghidupan, serta pendidikan anak-anak dari petugas atau warga yang gugur/meninggal dunia.

DPR RI melalui komisi terkait, lanjut Puan, akan terus mengawal tindak lanjut dari Pemerintah agar perlindungan serta pemulihan pasca-Karhutla dapat berjalan secara optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat maupun para pahlawan kemanusiaan di lapangan.