Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mendorong pemerintah membangun kebijakan pendidikan gratis yang berkeadilan.
Komjen Suyudi Ario Seto janji menjadikan 100 hari pertama sebagai periode untuk memetakan persoalan sekaligus membuktikan perubahan di tubuh Polri.
Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai Komjen Pol Suyudi Ario Seto memiliki modal pengalaman dan rekam jejak untuk membawa perubahan dalam tubuh Polri
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kapolri.
Seluruh tahapan berjalan lancar karena tidak ada persoalan yang dipermasalahkan di Komisi III DPR RI.
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
DPR RI menerima surat dari presiden tentang pemberhentian jabatan dan pengangkatan Kapolri baru.
Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Komisi III DPR RI telah menghimpun aspirasi dari hampir 60 pihak dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta pengusutan pihak yang membangun, menggunakan, hingga dugaan praktik pemberian fasilitas istimewa di Lapas Cibinong.
Anggota Komisi II DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu menilai kasus Lapas Cibinong dapat menjadi momentum untuk membenahi pelayanan publik secara menyeluruh.
Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal konflik agraria yang melibatkan Aliansi Masyarakat Adat Rante Balla.
Komisi XIII DPR RI akan turun langsung ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi UU
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia harus dilakukan secara holistik dan tidak terjebak pada kepentingan sektoral.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai literasi perlu ditempatkan sebagai jangkar utama dalam membangun kehidupan yang sehat dan produktif bagi warga binaan di lapas.
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti kondisi kelebihan kapasitas di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, Jawa Barat.
Anggota Komisi XIII Yanuar Arif Wibowo mendesak dugaan pemberian fasilitas khusus di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, diusut secara tuntas dan transparan.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai berulangnya temuan fasilitas istimewa di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) menunjukkan masih adanya celah serius dalam tata kelola pemasyarakatan.