katakini.com

Mengapa Hari Berkabung Daerah Kalbar Diperingati Setiap 28 Juni?

Setiap 28 Juni, masyarakat Kalimantan Barat memperingati Hari Berkabung Daerah sebagai momen mengenang salah satu tragedi paling kelam

Cuaca Ekstrem Bayangi 26 Provinsi, Pemda Diimbau Siaga

DPR Dorong BGN Perbaiki Tata Kelola MBG, Minta Prioritaskan Daerah Tertinggal

Kami mendukung BGN untuk memperbaiki tata kelola agar lebih baik

Wakil Ketua MPR Dorong Penanganan Prioritas dan Menyeluruh Krisis Rob

Kalau kita bicara konteks Demak, wilayah Sayung dan desa-desa di sekitarnya ini sudah masuk kategori bencana permanen, bukan lagi cuma banjir rob

Waka MPR: Program Peningkatan Literasi Masyarakat Tidak Boleh Berjalan Sendiri-sendiri

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan pentingnya peningkatan peran daerah dalam kolaborasi multi pihak untuk membangun kecakapan literasi dan pengembangan budaya baca di tanah air

FGD DPD, Gubernur Sulteng Bakal Suarakan Krisis Fiskal Daerah Bebani APBD

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menjadi narasumber dalam diskusi terpusat atau focus grup discussioin (FGD) yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

MPR Soroti Arah Desentralisasi, Otonomi Daerah Dinilai Cenderung Kembali ke Sentralisasi

Kalau implementasinya belum bagus, bagaimana sebaiknya, menata desentralisasi, otonomi daerah, pemerintah daerah dan desa yang ideal

Kemendagri Siapkan Rp1 Triliun untuk Reward Daerah Berprestasi

Dengan adanya penghargaan dan insentif, daerah-daerah akan terdorong untuk berlomba-lomba memperbaiki kinerjanya

Diskusi FPG MPR RI: Kepercayaan Investor Jadi Kunci Pengembangan Obligasi Daerah

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng, M.H., menegaskan bahwa pengaturan obligasi daerah membutuhkan landasan hukum yang kuat dan komprehensif agar mampu memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan investor

FPG MPR Desak Percepatan UU Obligasi Daerah, Investor Butuh Kepastian Hukum

Penyederhanaannya adalah dengan segera menyelesaikan undang-undang tentang obligasi daerah. Kita bisa melakukan mirroring terhadap Undang-Undang Surat Utang Negara yang telah berhasil membangun kepercayaan investor sejak diterbitkan pada 2002

Legislator PKS Soroti Krisis Konektivitas-Keselamatan Transportasi: Masyarakat 3T jadi Korban

Menurut Saadiah, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa tujuan program PSO untuk menjamin konektivitas dan pemerataan pembangunan belum sepenuhnya tercapai.

Dorong Kemandirian Fiskal Daerah, Mekeng: Percepat Penyusunan Naskah Akademis UU Obligasi Daerah

Mekeng menyampaikan bahwa proses penyusunan Naskah Akademis UU Obligasi Daerah saat ini terus berjalan dan mendapat berbagai masukan strategis dari para narasumber serta pemerintah daerah.

Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Palembang: Dorong Terobosan Pembiayaan Daerah

Salah satu terobosan agar daerah tetap bergerak adalah melalui penerbitan obligasi daerah

FPG MPR RI Siapkan Naskah Akademis RUU Obligasi Daerah untuk Penguatan Pembiayaan Daerah

Naskah akademis ditargetkan rampung dan disampaikan kepada DPR RI pada bulan Agustus mendatang 

Lestari Moerdijat: Perluasan PJJ di Tanah Air Menuntut Kesiapan Serius Daerah

Keberhasilan program PJJ ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital di daerah, kapasitas tenaga pendidik, serta akurasi data anak tidak sekolah (ATS) yang menjadi sasaran utama

Menko Muhaimin Dorong Daerah Segera Berbenah di Seluruh Sektor

Menko PM A. Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan di seluruh sektor guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Mendes Yandri Dorong Kerjasama Pengentasan Daerah Tertinggal dengan China

Mendes PDT Yandri Susanto mengatakan, hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis untuk mengentaskan daerah tertinggal.

DPD RI Dorong Percepatan Pembahasan RUU Bahasa Daerah

Indonesia berpotensi kehilangan sebagian besar kekayaan linguistiknya dalam beberapa dekade ke depan

APBN Terhimpit Kenaikan Harga Minyak, DPR Dorong Efisiensi Anggaran Daerah

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penguatan peran pemerintah daerah di tengah tekanan terhadap APBN akibat kenaikan harga minyak dunia

Momentum Lebaran, DPR Dorong Ekonomi Daerah Melalui Wisata Domestik

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan bahwa momentum Lebaran menjadi penggerak utama perputaran ekonomi daerah