Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengunjungi pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi di kota Okuma, Jepang 20 Agustus 2023. Foto: via Reuters
JAKARTA - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan dia akan bertemu dengan para nelayan secepatnya Senin untuk mencari pemahaman mereka tentang rencana pemerintah melepaskan air radioaktif dari pembangkit nuklir Fukushima yang rusak ke Pasifik.
Mendapatkan persetujuan diam-diam dari organisasi yang mewakili nelayan dianggap sebagai rintangan terakhir untuk rencana pelepasan air limbah yang diolah, sebuah langkah yang menurut pemerintah ingin dimulai musim panas ini.
Rencana untuk melepaskan 1,3 juta ton air dari pembangkit yang hancur akibat tsunami karena Tokyo Electric Power (Tepco) (9501.T) kehabisan ruang penyimpanan, telah ditentang oleh serikat nelayan setempat, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pembeli di Korea Selatan dan memicu larangan impor produk pangan Fukushima China.
"Saya ingin berbicara langsung dengan para nelayan tentang niat pemerintah," kata Kishida kepada wartawan pada hari Minggu setelah mengunjungi fasilitas Fukushima, yang terendam tsunami tahun 2011.
Dia mengatakan pemerintahnya akan melakukan segala upaya untuk memastikan keamanan pelepasan air dan melawan kerusakan reputasi. Melepaskan air adalah langkah kunci dalam menonaktifkan pabrik Fukushima Daiichi dan merevitalisasi Fukushima, tambahnya.
Tepco telah menyaring air yang terkontaminasi untuk menghilangkan isotop radioaktif, hanya menyisakan tritium yang sulit dihilangkan. Perusahaan akan mengencerkan air untuk mendapatkan tritium di bawah batas peraturan sebelum memompanya ke laut dari lokasi pantai.
Regulator nuklir Jepang menyetujui rencana tersebut setelah mendapat persetujuan bulan lalu dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang telah melakukan evaluasi selama dua tahun.
Pemerintah Kishida akan memutuskan secepatnya hari Selasa kapan mulai mengalirkan air, kemungkinan akhir bulan ini, lapor media Jepang. Perdana menteri menolak mengatakan kapan itu akan dimulai.
"Seluruh pemerintah akan membuat keputusan akhir setelah memeriksa status upaya untuk memastikan keamanan dan melawan kerusakan reputasi," katanya.
Jum'at, 10/04/2026
Jum'at, 17/04/2026
