British American Tobacco Dikenai Denda Rp 8,9 Triliun Usai Langgar Sanksi Aturan AS
Jakarta - British American Tobacco dikenai sanksi dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) usai mengaku bersalah atas tuduhan berkonspirasi untuk melanggar sanksi AS dengan menjual produk tembakau ke Korea Utara dan melakukan penipuan bank, pengajuan pengadilan AS.
Departemen Kehakiman AS mengumumkan Selasa (25/4) bahwa British American Tobacco setuju membayar lebih dari $600 juta atau setara dengan Rp 8,9 triliun kepada otoritas Amerika Serikat (AS).
"British American Tobacco dan anak perusahaannya terlibat dalam skema yang rumit untuk menghindari sanksi AS dan menjual produk tembakau ke Korea Utara melalui pemotongan perusahaan di Singapura," kata Asisten Jaksa Agung Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman AS, Matthew Olsen.
"Ini adalah satu-satunya hukuman sanksi Korea Utara terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman, dan peringatan terbaru kepada perusahaan di mana pun tentang biaya dan konsekuensi pelanggaran sanksi AS," kata Olsen.
Departemen Kehakiman menempatkan angka penuh pada $629 juta; BAT, grup tembakau terbesar kedua di dunia, mengatakan jumlahnya $635 juta, tanpa menjelaskan perbedaannya.
Perusahaan, yang telah menyisihkan $540 juta untuk menutupi penyelesaian, mengatakan tidak akan berdampak pada panduan keuangannya kepada investor untuk tahun 2023.
"Kami sangat menyesali kesalahan yang timbul dari sejarah aktivitas bisnis yang mengarah pada penyelesaian ini, dan mengakui bahwa kami gagal mencapai standar tertinggi yang diharapkan dari kami," kata kepala eksekutif BAT Jack Bowles.
Investigasi oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Kehakiman dan Keuangan AS berkaitan dengan aktivitas bisnis BAT yang berkaitan dengan Korea Utara antara tahun 2007 dan 2017.
Perusahaan mengatakan telah mengakhiri semua kegiatan tersebut pada tahun 2017.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara setelah Pyongyang melakukan uji coba nuklir pada tahun 2006, dengan AS secara sepihak memberlakukan pembatasan perdagangan yang lebih kuat dengan negara tersebut.
Jum'at, 10/04/2026
