Panglima angkatan bersenjata Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Moskow, Rusia 23 Juni 2021. Foto: Reuters
JAKARTA - Pemimpin junta Myanmar melakukan kunjungan ke Rusia pada hari Senin, perjalanan keduanya ke sana dalam waktu kurang dari dua bulan. Militer Myanmar yang berkuasa mencoba untuk menopang salah satu dari sedikit aliansi diplomatiknya karena mendapat tekanan internasional yang meningkat.
Jenderal Senior Min Aung Hlaing dilarang mewakili Myanmar di sebagian besar pertemuan internasional sejak memimpin kudeta awal tahun lalu terhadap pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Peraih Nobel Aung San Suu Kyi.
Dia pertama kali mengunjungi Moskow sebagai pemimpin pada Juni tahun lalu, ketika kedua belah pihak berkomitmen untuk memperkuat kerja sama militer. Dia juga mengunjungi pada bulan Juli pada apa yang dikatakan Rusia sebagai kunjungan pribadi.
Rusia, sumber utama perangkat keras militer untuk Myanmar, adalah salah satu negara pertama yang menyuarakan dukungan untuk junta setelah kudeta, pada saat itu menerima kecaman internasional atas penggunaan kekuatan mematikan terhadap lawan.
Media pemerintah Myanmar mengatakan dia akan menghadiri pertemuan puncak ekonomi, mengunjungi landmark, universitas dan pabrik dan para menteri serta pejabat senior militernya akan bertemu rekan-rekan mereka.
Rusia telah memberi Myanmar vaksin COVID-19 dan Myanmar berencana mengimpor bensin dan bahan bakar minyak Rusia untuk meredakan kekhawatiran pasokan, karena Rusia mencari sumber bisnis baru di tengah sanksi Barat atas invasinya ke Ukraina.
Junta Myanmar telah terkena serangkaian sanksi yang menargetkan para jenderal dan jaringan bisnis luas yang dioperasikan militer.
PBB dan para aktivis menuduh militer Myanmar melakukan kekejaman dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan telah mendesak masyarakat internasional untuk menghentikan penjualan senjata, dengan Rusia dipilih untuk memasok drone, jet dan sistem pertahanan udara sejak kudeta.
Militer Myanmar mengatakan sedang memerangi "teroris" dan berusaha memulihkan perdamaian dan menegakkan kembali pemerintahan demokratis setelah pemilu 2020 yang dikatakan dirusak oleh kecurangan.
Jum'at, 10/04/2026
