Salah satu sudut kota Xinjiang dengan layar bergambar Presiden China Xi Jinping. Foto: Reuters
JAKARTA - Inggris telah mengusulkan perubahan undang-undang yang akan melarang layanan kesehatannya membeli pasokan medis yang dibuat di wilayah Xinjiang China, setelah tekanan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia atas perlakuan Beijing terhadap orang-orang Uyghur.
Kelompok hak asasi dan anggota parlemen menuduh China melakukan pelanggaran besar-besaran terhadap Uyghur dan kelompok minoritas lainnya, termasuk penyiksaan, kerja paksa dan penahanan satu juta orang di kamp-kamp interniran.
China mengatakan kamp-kamp itu adalah fasilitas pendidikan ulang dan pelatihan dan menyangkal adanya pelecehan, dengan mengatakan itu memerangi ekstremisme agama.
Pemerintah mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka telah mengajukan amandemen RUU Perawatan Kesehatan dan Sosial yang bertujuan untuk memberantas penggunaan barang dan jasa di Layanan Kesehatan Nasional (NHS) yang "tercemar oleh perbudakan dan perdagangan manusia".
Amandemen tersebut tidak menyebutkan Xinjiang secara khusus tetapi akan membantu memastikan NHS tidak membeli atau menggunakan barang atau jasa yang diproduksi oleh atau melibatkan segala jenis tenaga kerja budak.
Ini berarti peraturan dapat dibuat dengan menetapkan langkah-langkah yang harus diambil NHS untuk menilai tingkat risiko yang terkait dengan pemasok individu, dan dasar yang harus dikeluarkan dari proses tender.
“Saya ingin ini menjadi titik balik dalam misi Inggris untuk memberantas perbudakan dan perdagangan manusia dalam rantai pasokan di seluruh dunia. Sebagai penyedia publik terbesar di negara ini, NHS ditempatkan dengan baik untuk mempelopori pekerjaan ini," kata menteri kesehatan Sajid Javid.
Amandemen pemerintah mengikuti amandemen serupa yang diusulkan oleh anggota parlemen di majelis tinggi parlemen. Majelis rendah akan mempertimbangkan amandemen mulai Senin.
Jum'at, 17/04/2026
