Sikapi Krisis Myanmar, Kamboja akan Lakukan Pendekatan Berbeda

Asrul | Minggu, 09/01/2022 02:02 WIB


ASEAN telah mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tidak mengikutsertakan pemimpin junta Myanmar dalam KTT tahun lalu. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen (foto:akurat)

JAKARTA - Selama kunjungannya ke negara itu pekan ini, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen tidak akan menemui mantan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan akan menempuh "pendekatan berbeda" menyikapi krisis di sana.

Pernyataan yang disampaikan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn itu mengindikasikan bahwa Kamboja, yang merupakan ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini, mungkin akan mengundang pejabat junta Myanmar ke pertemuan ASEAN.

ASEAN telah mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tidak mengikutsertakan pemimpin junta Myanmar dalam KTT tahun lalu.

Hun Sen, yang merebut kekuasaan dalam kudeta 1997 dan dalam pemilihan berikutnya dikritik atas tindakan keras terhadap lawan politiknya, kembali dari Myanmar pada Sabtu setelah kunjungan selama dua hari di Myanmar.

Baca juga :
Perubahan Iklim Ancam Produksi Padi, Indonesia dan Malaysia Berisiko Paling Terdampak

Kunjungannya adalah yang pertama dilakukan oleh seorang kepala pemerintahan sejak tentara menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari tahun lalu, yang memicu protes selama berbulan-bulan dan tindakan keras yang mematikan.

Baca juga :
Kemendikdasmen Selesaikan Revitalisasi 349 Sekolah di Sumbar

Tentara Myanmar mengatakan pengambilalihan kekuasaan adalah tanggapan atas kecurangan pemilu dan sejalan dengan konstitusi.

Media pemerintah Myanmar pada Sabtu melaporkan bahwa Min Aung Hlaing berterima kasih kepada Hun Sen karena "berpihak pada Myanmar".

Baca juga :
Menko Pangan Zulhas SPPG Diingatkan Wajib Serap Produk Pangan Desa

Prak Sokhonn, yang menemani Hun Sen ke Myanmar, pada Sabtu membantah perjalanan itu berarti Kamboja mendukung junta Myanmar.

Sebaliknya, dia mengatakan itu adalah cara lain untuk bekerja untuk menerapkan Konsensus Lima Poin--sebuah rencana perdamaian yang telah disepakati dan diadopsi oleh para pemimpin ASEAN sejak April 2021.

Dia juga menegaskan bahwa Hun Sen tidak meminta untuk bertemu dengan Suu Kyi, peraih Nobel yang telah ditahan sejak kudeta militer tahun lalu. Suu Kyi menghadapi belasan tuntutan pidana.

Prak Sokhonn, yang diperkirakan akan menjabat sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, mengatakan penolakan utusan khusus saat ini, yang masih dijabat oleh Menlu Brunei Darussalam untuk berkunjung ke Myanmar tanpa jaminan dia bisa bertemu dengan Suu Kyi, tidak produktif.

"Jika mereka membangun tembok tebal dan kita menggunakan kepala kita untuk memukulnya, itu tidak berguna. Kamboja menggunakan pendekatan berbeda untuk mencapai Konsensus Lima Poin," kata Prak Sokhonn.

 

Sumber: Antara

Ikuti Update katakini.com di

Google News: https://bit.ly/4qCOURY
Terbaru: https://katakini.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/katakinidotcom/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
KEYWORD :
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen Suu Kyi ASEAN