Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid (foto: Tempo)
Katakini.com - Indonesia diminta mendorong adanya embargo senjata kepada militer Myanmar sebagai salah satu solusi penyelesaian krisis setelah kudeta oleh militer pada 1 Februari 2021.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam diskusi secara virtual, Jumat.
“Sebagai anggota Dewan HAM PBB, sebelumnya Indonesia sempat menjadi anggota Dewan Keamanan, kita berharap agar Indonesia menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan embargo senjata,” kata Usman.
Selain itu, Amnesty mendorong ASEAN mengirim utusan khusus ke Myanmar untuk berdiskusi dengan semua pihak.
Untuk negara-negara ASEAN, Amnesty juga berharap dapat memastikan masyarakat Myanmar memiliki akses atas bantuan kemanusiaan.
Tak hanya ASEAN, Dewan Keamanan PBB turut didesak untuk mengirim utusannya ke Myanmar dalam rangka memberikan tekanan terkait kekhawatiran komunitas internasional atas krisis di negara itu.
Berikutnya, Amnesty mendesak Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi keuangan terhadap pejabat militer senior yang bertanggungjawab atas peristiwa di Myanmar.
“Mendesak perusahaan-perusahaan yang menjalin hubungan bisnis dengan konglomerat bisnis yang terkait militer di Myanmar untuk segera mengakhiri semua kemitraan,” tutur Usman.
Amnesty mendesak pembunuhan besar-besaran di Myanmar segera dihentikan.
Berdasarkan laporan Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) pada Jumat dini hari, sebanyak 614 orang tewas dalam demonstrasi menentang kudeta militer di Myanmar.
Kelompok masyarakat sipil itu juga melaporkan, total 2.857 orang telah ditahan hingga 8 April, di mana 52 orang dijatuhi hukuman dan 500 lainnya telah dikeluarkan surat perintah penangkapan.
Adapun Myanmar diguncang kudeta militer pada 1 Februari dengan menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.
Militer berdalih pemilu yang mengantarkan Suu Kyi terpilih dengan suara terbanyak penuh kecurangan.
Menanggapi kudeta tersebut, kelompok sipil di seluruh negeri meluncurkan kampanye pembangkangan dengan demonstrasi massa dan aksi duduk di jalan.(Anadolu Agency)
