Katakini.com – Indonesia memperjuangkan draf resolusi tentang pentingnya stabilitas kawasan, khususnya isu laut China Selatan, di masa pandemi pada sidang Komisi Politik di General Asembly AIPA ke-41 yang diselenggarakan secara daring, Rabu (9/9/2020).
“(Resolusi itu) untuk memperkuat kerjasama antar negara ASEAN dalam mengurangi penyebaran Covid-19 dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan,” kata Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon yang memimpin delegasi Indonesia dalam sidang trrsebut.
Dalam sidang tersebut politisi Gerindra itu juga didampingi oleh Putu Supadma Rudana yang merupakan Wakil Ketua BKSAP DPR RI dan Didi Irawady Samsudin dari Fraksi Demokrat sebagai anggota delegasi.
Selain resolusi stabilitas kawasan, Indonesia dalam sidang asosiasi parlemen ASEAN tersebut juga mengusulkan resolusi tentang Bantuan Kemanusiaan bagi Pengungsi Rohingya di Rakhine.
Terkait draft resolusi kedua, Fadli Zon menyesalkan pendirian Parlemen Myanmar yang menolak usulan DPR RI tentang perlunya penguatan dari parlemen atas kesepakatan diantara pemerintah negara ASEAN, terkait dukungan bagi Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan, menjamin proses repatriasi yang aman dan bermartabat bagi para pengungsi Rohingya di Rakhine. Terlebih, ketika masalah di Rakhine tersebut telah menciptakan efek "spill over" di kawasan.
“Efek spill over ini mengarah kepada manusia perahu dari Rakhine yang menjadi perhatian tidak hanya Indonesia, tetapi juga sebenarnya negara lain di kawasan, terutama pada masa pandemi ini,” kata Fadli Zon.
Oleh karena itu, untuk menegaskan posisi DPR RI terkait isu kemanusiaan di Rakhine, Ketua BKSAP kukuh bahwa apabila Komisi Politik tidak dapat mencapai konsensus atas usulan Indonesia, maka Sidang Komisi Politik pada AIPA General Assembly tahun ini, tidak bisa menghasilkan Resolusi apapun.
Jum'at, 10/04/2026
Jum'at, 17/04/2026
