Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan
INFO MPR - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pertemuan antara pimpinan MPR RI dengan Presiden Jokowi ini digelar di Istana Bogor pada Rabu (8/7/2020).
Dalam pertemuan ini, Pimpinan MPR RI bersama Presiden RI Jokowi membahas mengenai persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI. Sidang ini direncanakan akan dilaksanakan secara virtual pada Jumat, (14/8/2020). Tak hanya itu, pertemuan ini juga membahas beberapa isu-isu penting yang sedang dibicarakan secara luas di masyarakat.
Syarief Hasan mempertanyakan sikap pemerintah tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Memang dalam dua bulan terakhir, RUU HIP mendapatkan banyak respon pernolakan dari masyarakat. Bahkan, organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, sampai Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan sikap menolak RUU HIP.
Syarief Hasan pun juga sejak awal menolak RUU HIP. RUU ini diyakini hanya akan menurunkan derajat Pancasila. Bukan hanya itu, RUU ini juga mendegradasi, mereduksi, dan mendistorsi Pancasila. Bahkan menyebabkan polarisasi dan membuka keran masuknya ideologi lain ke dalam Indonesia melalui RUU HIP.
Syarief Hasan pun mendorong Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan dan langkah tegas dalam menyikapi RUU HIP. “Dalam pertemuan tadi, kami mewakili MPR RI, Partai Demokrat, dan rakyat Indonesia mendorong agar Presiden Jokowi mengambil langkah tegas untuk menolak dan menghentikan pembahasan RUU HIP”, ungkap Syarief Hasan
Ia pun menyarankan agar Presiden Jokowi segera mengirimkan surat balasan untuk menolak membahas RUU HIP ini agar RUU ini tidak dilanjutkan, “Masyarakat pun membutuhkan kejelasan terkait sikap Pemerintah terhadap RUU HIP ini”, ungkap Syarief Hasan di Istana Bogor
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan akan menugaskan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mewakili Presiden RI untuk menyampaikan sikap resmi terkait RUU HIP pada (22/7/2020) mendatang. Dan Menkopolhukam akan memperhatikan usulan dari Demokrat ini.
