SKK Migas
Katakini.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan, kebijakan penurunan harga gas menjadi US$ 6/MMBTU berpengaruh positif terhadap penghematan belanja pemerintah.
"Ada perkiraan penghematan yang mungkin diterima pemerintah dari dampak penurunan harga gas ini sebesar Rp97,8 triliun pada tahun 2020-2024," papar Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief Setiawan Handoko dalam Indonesian Gas Society Webinar di Jakarta, Sabtu (16/5/2020).
Arief mengemukakan penghematan itu terdiri atas konversi pembangkit diesel sebesar Rp13,1 triliun, penurunan kompensasi listrik Rp54,7 triliun.Kemudian, pajak dan dividen dari industri dan pupuk sebesar Rp5,8 triliun, serta penurunan subsidi dari pupuk dan PLN sebesar Rp24,2 triliun.
"Ternyata dari sektor hilirnya atau penggunaannya yaitu kelistrikan dan industri, ada perkiraan penghematan yang mungkin diterima pemerintah," katanya.
Kendati demikian, ia mengakui, terdapat juga potensi penerimaan negara yang hilang, diperkirakan sebesar Rp87,4 triliun pada 2020-2024.
"Jadi penurunan penerimaan negara ini terdiri dari penurunan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dana bagi hasil (DBH) yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan," ucapnya.
Dengan demikian, lanjut Arief, terdapat beberapa penghematan beban APBN berupa konversi, kompensasi, dan subsidi. Kemudian sumbangan pajak dividen dari industri dan pupuk pemerintah masih punya keuntungan dari penurunan harga gas sebesar Rp10,4 triliun.
Ia mengharapkan keuntungan itu dapat memberikan multiplier effect berupa peningkatan produktivitas industri serta penyerapan tenaga kerja.
"Jadi di samping ada beberapa multiplayer effect dari penurunan harga gas ini, ada beberapa pemberitaan industri keramik sudah menggeliat lagi, kemudian industri sarung tangan karet juga sudah mulai merasakan harga gas rendah sehingga semangat untuk menumbuhkan kegiatannya lagi," katanya.
Jum'at, 10/04/2026
