Bukan Waktunya Industri Keuangan Wait and See

| Jum'at, 19/01/2018 11:19 WIB

---

JAKARTA (ETODAY)--Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pelaku industri keuangan untuk segera bertindak menjemput peluang. Sudah bukan waktunya lagi untuk menunggu dan melihat.

Menurut Presiden, kondisi perekonomian Indonesia saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengembangkan dan membesarkan usaha. Jika tidak segera bertindak, inudstri keuangan bakal kehilangan momentum.

"Kalau industri keuangan ikut ikutan `wait and see` kapan mau bertindak," kata Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 di Jakarta, Kamis (18/1) malam.

Jika pelaku ekonomi bersikap wait and see karena tahun 2018 ada pelaksanaan pilkada serentak, menurut Jokowi, maka sebenarnya setiap tahun ada pilkada.

"Apa mau nunggu terus?" tanya Presiden.

Presiden meminta agar urusan politik dipisahkan dari urusan ekonomi dan bisnis. "Biarin yang pilkada, pilkada, yang ekonomi harus tetap jalan. Ekonomi main di ekonomi, politik biar politik," katanya.

Pada bagian lain, Jokowi juga mengingatkan industri keuangan khususnya perbankan tidak asyik mengelola atau menghimpun dana namun kemudian susah dalam menyalurkan kredit.

"Atau debiturnya hanya itu-itu saja, tidak merata dan tidak menyebar," katanya.

Jokowi menyebutkan pemerintah terus mendorong masyarakat semakin terhubung dengan perbankan.

Pemerintah menggencarkan program kehutanan sosial dan sertifikat tanah di mana program itu juga terkait dengan perbankan

"Tahun 2017, sebanyak lima juta sertifikat diterbitkan, tahun ini ditargetkan tujuh juta sertifikat," katanya.

Dari 126 juta bidang tanah, kata Presiden, saat ini baru 46 juta bidang yang besertifikat, masih 86 juta bidang tanah belum bersertifikat.

"Kalau setahun hanya 500.000 sertifikat, puluhan tahun baru semua bersertifikat, " katanya.

Dalam kesempatan itu Presiden juga meminta BUMN, BUMD dan perbankan mencari model pembiayaan terutama pembiayaan infrastruktur sehingga tidak semua tergantung kepada APBN karena dari APBN lebih untuk kepentingan rakyat banyak.

"Daerah bisa menerbitkan obligasi daerah tetapi harus benar-benar untuk membangun infrastrukrur yang produktif," tegas Presiden.

KEYWORD :
Presiden Jokowi Industri Keuangan

---