Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno (Foto: Humas MPR)
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah yang menyiapkan sembilan insentif ekonomi untuk tahun 2027 mendatang. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan secara langsung oleh rakyat.
Menurut Eddy, berbagai insentif yang disiapkan pemerintah menunjukkan perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi dampak gejolak ekonomi global terhadap perekonomian dalam negeri.
Bagi Eddy, kebijakan yang menyentuh langsung penghasilan pekerja dan kelompok masyarakat produktif diharapkan dapat menjaga kemampuan konsumsi rumah tangga sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
“Apresiasi saya untuk Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah yang terus berupaya menghadirkan kebijakan ekonomi dengan manfaat langsung bagi masyarakat. Insentif yang disiapkan untuk 2027 ini penting untuk menjaga penghasilan pekerja, memperkuat daya beli, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih baik,” ujar Eddy.
Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian Eddy adalah rencana perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan di seluruh sektor usaha. Melalui kebijakan ini, pekerja diharapkan memiliki ruang pendapatan yang lebih besar sehingga kemampuan belanja mereka dapat tetap terjaga.
Doktor Ilmu Politik UI ini menyampaikan, konsumsi rumah tangga memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Ketika pendapatan masyarakat terjaga, aktivitas perdagangan dapat terus berjalan, permintaan terhadap barang dan jasa tetap tumbuh, serta pelaku usaha memiliki kesempatan untuk memperluas kegiatan bisnisnya.
“Daya beli masyarakat merupakan salah satu penggerak utama ekonomi kita. Ketika masyarakat memiliki kemampuan belanja yang memadai, manfaatnya akan dirasakan secara luas. Pedagang di pasar, pelaku UMKM, sektor perdagangan, hingga industri yang memproduksi barang kebutuhan masyarakat akan ikut merasakan perputaran ekonomi tersebut,” jelasnya.
Selain insentif pajak, Waketum PAN ini juga menyoroti pentingnya program yang memperkuat keterampilan dan kesempatan kerja, termasuk kelanjutan program magang nasional dan pendidikan vokasi. Menurut Eddy, kedua program tersebut perlu diarahkan untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi kebutuhan industri dan perubahan dunia kerja.
“Program magang nasional harus menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh pengalaman kerja yang nyata. Kita ingin peserta tidak sekadar mendapatkan pekerjaan atau kesempatan magang dalam jangka pendek, tetapi juga memperoleh keterampilan, pengalaman profesional, dan pemahaman tentang dunia kerja yang dapat menjadi bekal untuk membangun karier ke depan,” ungkap Eddy.
Doktor Ilmu Politik UI ini menambahkan, pendidikan vokasi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan keterampilan atau upskilling dan pembaruan keterampilan atau reskilling. Upaya ini penting agar tenaga kerja Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan industri, serta munculnya jenis pekerjaan baru.
“Pendidikan vokasi dan program magang perlu dirancang agar keterampilan yang diperoleh peserta benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Melalui upskilling dan reskilling, kita ingin tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi yang semakin relevan, lebih siap memasuki pasar kerja, dan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas serta pendapatannya,” jelasnya.
Eddy berharap, sinergi antara program insentif ekonomi, pendidikan vokasi, dan perluasan kesempatan kerja dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dapat membantu menjaga daya beli dalam jangka pendek sekaligus memperkuat kualitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Eddy juga mendorong agar implementasi insentif ekonomi 2027 dipersiapkan secara matang. Kejelasan aturan, ketepatan sasaran, kemudahan akses, dan pengawasan pelaksanaan menjadi faktor penting agar manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan membaiknya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, meningkatnya kesempatan kerja, dan berkembangnya kegiatan usaha di tingkat lokal.
“Harapan kita, berbagai insentif yang disiapkan untuk 2027 dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan dorongan baru bagi perekonomian nasional. Kita ingin pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas, kesempatan kerja semakin terbuka, UMKM semakin berkembang, dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara nyata,” tutup Eddy.
