Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah. Foto: gelora/katakini
JAKARTA, Jurnas.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menyampaikan refleksi perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam acara Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertajuk "Dua Tahun Prabowo Sudah Sesuai Harapan?" pada Jumat (23/10/2026) malam.
Fahri yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI ini mengajak mereka yang berada di pemerintahan tidak boleh menghindar dari diskusi mengenai fakta lapangan. Sedangkan mereka yang menyampaikan kritik kepada pemerintah diimbau dengan data yang akurat agar terbangun iklim dialog yang sehat.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mengajak seluruh elemen masyarakat, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan, untuk terus mengedepankan dialog terbuka.
Ia juga menyampaikan agar kader Partai Gelora dan seluruh elemen masyarakat untuk terus berpikir rasional dan tidak bersikap emosional di tengah dinamika informasi media sosial.
Menurutnya, kritik tajam Presiden Prabowo terhadap dominasi neokapitalisme dan kelemahan peran negara pasca-Orde Baru yang memicu ketimpangan ekonomi ekstrem.
"Inti dari pemikiran Presiden Prabowo adalah berakar pada semangat kembali ke Pasal 33 UUD 1945 atau Ekonomi Pancasila,” tegas Fahri Hamzah dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026).
“Sehingga fokus utama Presiden adalah menutup dua jenis kebocoran besar, yakni kebocoran anggaran birokrasi serta kebocoran sumber daya alam yang selama ini dinikmati pihak luar,” kata Fahri.
Menurutnya, langkah pengetatan anggaran dan pembentukan kelembagaan yang dilakukan Presiden Prabowo, dalam rangka untuk mengontrol penjualan komoditas strategis—seperti sawit dan mineral.
“Agar hasil kekayaan bumi Indonesia dapat langsung dirasakan untuk pengentasan kemiskinan dan malnutrisi anak-anak,” kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.
Menurut Fahri, keberlanjutan program-program strategis nasional tidak boleh hanya bergantung pada figur seorang pemimpin yang ideal, melainkan pada keandalan sistem dan kelembagaan negara yang menjalankannya.
Ia menegaskan pentingnya pembagian peran yang seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan seperti legislatif harus tetap menjaga independensinya untuk mengawasi eksekusi program-program kesejahteraan yang dijalankan oleh jajaran eksekutif.
Sedangkan yudikatif hadir untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa secara adil jika terjadi pelanggaran di lapangan. Sementara masyarakat sipil dan publik, berperan aktif mengontrol serta memanfaatkan perkembangan teknologi.
"Masyarakat sipil tidak perlu ragu untuk mengajukan kritik secara rasional dan berbasis data. Sekarang zamannya teknologi, keterbukaan ini justru membantu Presiden dan pemerintah untuk melakukan perbaikan dari waktu ke waktu," jelasnya.
Fahri menekankan pentingnya membangun kecerdasan politik dengan melihat setiap persoalan secara holistik.
"Tingkat kecerdasan kita yang baik adalah ketika kita terbiasa membaca cara kerja negara seperti cara kerja sistem. Kita tidak boleh terjebak pada sentimen pribadi, emosi, atau penilaian subjektif like and dislike. Pemimpin atau pejabat bisa datang dan pergi, tetapi kelembagaan itu harus semakin terbuka, kompeten, dan efisien," ujar Fahri.
