Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Ahmad Irawan. Foto: dpr
JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Ahmad Irawan mendesak pemerintah membenahi tata kelola sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan penyaluran dana transfer ke daerah.
Menurut Ahmad, pembenahan diperlukan agar program pemerintah tidak berhenti pada besarnya alokasi anggaran, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Transparansi, pengawasan, serta kesiapan pelaksanaan harus menjadi perhatian agar kebijakan tersebut tidak terus menuai kritik publik.
“Tanggung jawab kami sama besarnya dengan Partai Gerindra dan partai-partai koalisi lainnya untuk menyukseskan pemerintahan ini,” kata Ahmad dalam Dialektika Demokrasi bertema Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, Hingga Kemandirian Nasional di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/10).
Dia menilai, sejumlah kebijakan strategis pemerintah belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dijawab dengan sosialisasi yang lebih baik dan penyampaian informasi yang akurat, sehingga publik dapat menilai program pemerintah berdasarkan pelaksanaan dan manfaatnya.
Terkait program MBG, Ahmad mengakui kebijakan tersebut memiliki tujuan penting dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Namun, tujuan itu harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaannya.
Ia meminta setiap dugaan penyimpangan ditangani sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat tersebut dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
“Kita membutuhkan program seperti ini dan sebenarnya kita harus mengapresiasi Presiden. Ini adalah bukti kepedulian kepada masyarakat,” ujarnya.
Ahmad juga menyoroti percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih.
Ia berharap koperasi tersebut segera berfungsi optimal agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa, termasuk dalam mendukung distribusi barang bersubsidi dan memenuhi kebutuhan logistik.
“Kami ingin mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih segera beroperasi, supaya publik bisa melihat bahwa apa yang kita bangun selama ini memang memberikan manfaat,” katanya.
Selain kedua program tersebut, Ahmad menekankan pentingnya memperbaiki hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat masih menjadi persoalan, sementara kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) di banyak daerah disebut masih berkisar 10 persen dari APBD.
Karena itu, pemerintah daerah didorong meningkatkan inovasi dalam menggali potensi pendapatan, memperbaiki tata kelola keuangan, dan memperkuat kemandirian fiskal. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan daerah tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi anggaran dari pusat.
Dalam konteks yang lebih luas, Ahmad turut menyinggung reforma agraria yang menurutnya tidak cukup hanya melalui pembagian sertifikat tanah. Penyelesaian konflik agraria, kepastian penguasaan lahan, sinkronisasi data pertanahan, serta koordinasi lintas kementerian juga harus diperkuat.
Ia menilai, integrasi data antarkementerian dan lembaga menjadi kebutuhan mendasar untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan tepat sasaran. Pemerintah juga diingatkan agar tidak terburu-buru mengumumkan kebijakan sebelum seluruh aspek pelaksanaannya dipersiapkan secara matang.
Di tengah tekanan geopolitik global, Ahmad turut mengapresiasi kebijakan pemerintah yang masih menanggung subsidi dan kompensasi energi. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi.
“Hingga saat ini, subsidi dan kompensasi energi masih ditanggung pemerintah. Itu adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” tuturnya.
Ahmad menegaskan, evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi momentum untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan, bukan sekadar mempertahankan capaian.
Ia berharap pemerintah memperkuat transparansi, meningkatkan pengawasan, dan memastikan setiap program prioritas memberikan hasil yang terukur bagi masyarakat.
Kamis, 22/10/2026
