Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan. Foto: dpr
JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Selasa, 29 September 2026.
Target tersebut dikejar setelah pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR RI untuk dibahas bersama.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan pembahasan substansi DIM akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Pembahasan itu ditargekan rampung pada Jumat, 25 September, sebelum dilanjutkan dengan penyelesaian dan rapat pleno pada Senin, 28 September.
"RUU tentang Satu Data Indonesia disetujui sebagai undang-undang dijadwalkan pada rapat paripurna terdekat. Berarti kemungkinan Selasa depan," kata Bob di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan bahwa pembahasan substansi DIM RUU itu pun kemungkinan bisa rampung pada Jumat (25/9). Kemudian pada Senin (28/9), Baleg DPR RI bisa menggelar rapat pleno untuk persetujuan di tingkat pertama.
Dalam pembahasannya, dia mengatakan Baleg DPR RI juga akan melibatkan sejumlah lembaga, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa pemerintah siap membahas RUU tersebut untuk bisa segera disahkan menjadi undang-undang.
"Sekali lagi kami juga mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada hal yang kurang tapi intinya kami siap untuk melanjutkan supaya RUU ini segera siap menjadi undang-undang," kata Rachmat.
Sebelumnya, Rachmat menjelaskan tujuan pembuatan Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) untuk menghasilkan data dasar nasional.
Menurut dia, penyusunan RUU SDI merupakan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga. Proses tersebut diperlukan untuk membangun kesepahaman mengenai penyelenggaraan SDI sekaligus memastikan data nasional dapat menjadi rujukan pembangunan.
