Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Foto: MPR)
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai bencana alam di tanah air harus menjadi momentum bagi bangsa untuk mengevaluasi dan membangun kesiapsiagaan nasional, mulai dari sistem pendidikan, infrastruktur, hingga literasi kebencanaan.
"Indonesia adalah kawasan rawan bencana. Upaya membangun kesiapsiagaan nasional dengan sistem pendidikan dan infrastruktur yang adaptif, serta penguatan literasi masyarakat terkait kebencanaan harus segera diwujudkan," kata Lestari Moerdijat .
Hal tersebut disampaikan Lestati dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Meningkatnya Aktivitas Gempa Bumi Agustus 2026: Kesiapsiagaan Nasional dan Risiko Sistemik di Kawasan Padat Penduduk yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/8).
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, sejumlah langkah antisipatif harus segera direalisasikan, mengingat pontensi ancaman bencana terhadap masyarakat meningkat.
Data terkini mencatat, bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, akhir tahun lalu, menelan 1.167 jiwa, ratusan korban hilang, dan ratusan ribu warga mengungsi.
Sementara itu, gempa bumi M 7,7 di Flores, NTT, mengakibatkan 103 orang meninggal, 986 luka-luka, dan ratusan ribu warga terpaksa mengungsi.
Belum lagi, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera, saat ini, yang memicu lonjakan kasus ISPA hingga 25%–30% di kalangan masyarakat dan anak sekolah.
Menurut Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu, pemerintah daerah di kawasan rawan bencana harus didorong untuk memprioritaskan mitigasi bencana, termasuk penertiban tata ruang, dan audit konstruksi bangunan tahan gempa.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan bahwa ketahanan nasional bermula dari kesiapsiagaan di level masyarakat terkecil seperti rumah tangga dan komunitas.
"Kesiapan para pemangku kepentingan dan literasi masyarakat yang baik terkait bencana diharapkan mampu meredam potensi ancaman bencana yang kerap terjadi di tanah air," pungkas Rerie.
Semntara itu, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengungkapkan bahwa sepanjang Agustus 2026 terjadi 11 kejadian gempa di atas magnitudo 5,7 Skala Richter mulai dari Sumatera, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku Utara hingga Nusa Tenggara Timur.
Hal itu terjadi, jelas Wijayanto, karena Indonesia dipengaruhi empat lempeng besar dunia seperti lempeng Indo Australia, Eurosia, Pasifik, dan Filipina.
Sepanjang 2025, tambah dia, bahkan tercatat 43 ribu gempa mulai Ferbruari 2025 hingga Desember 2025.
Dua penyebab utama gempa di Indonesia, menurut Wijayanto, akibat subduksi lempeng (megatrust) dan patahan aktif.
Dengan sejumlah kondisi tersebut, jelas dia, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bencana gempa yang tinggi dan dampak lainnya seperti tsunami.
Menurut Wijayanto, BMKG juga mencatat tingkat guncangan gempa untuk memperkirakan tingkat kerusakan dampak guncangan gempa yang terjadi.
Wijayanto mengungkapkan bahwa BMKG juga memverifikasi data yang tercatat dengan kondisi di lapangan pada saat gempa Flores, NTT terjadi.
Selain itu, jelas dia, BMKG juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti BNPB, Pemda, dan masyarakat untuk menyosialisasikan kondisi yang terjadi, sebagai bagian upaya meredam ancaman berita hoax terkait bencana.
Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB Agus Riyanto mengungkapkan bahwa dalam menghadapi ancaman dampak bencana, BNPB berupaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurut Agus, sepanjang 2026, hingga 25 Agustus 2026, BNPB mencatat 1.587 bencana terjadi dengan dominasi bencana pada bencana hydrometeorogi, dengan bencana geologi tercatat 14 kejadian.
Dengan jumlah bencana tersebut, jelas Agus, Indonesia menempati peringkat 3 dari 193 negara yang rawan bencana.
Menurut Agus, risiko bencana sangat tergantung dari faktor besar kecilnya ancaman bencana, kapasitas masyarakat dan lembaga dalam memahami bencana, serta besar kecilnya kerentanan yang ada.
Sehingga, tegas Agus, untuk membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, ketiga faktor yang membentuk risiko bencana tersebut harus benar-benar dicermati dan dipahami dengan baik oleh semua pihak, termasuk masyarakat luas.
Menurut Agus, diperlukan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana menjadi lebih mengedepankan upaya preventif, multi sektoral, dan mewujudkan tanggung jawab semua pihak (pentahelix), untuk membangun masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana.
Peneliti Senior Bidang Gempa Bumi dan Tsunami, BRIN, Nuraini Rahma Hanifa berpendapat bahwa besar kecilnya dampak yang terjadi tergantung dari kesiapan kita dalam menghadapi potensi dampak gempa.
Peta sumber-sumber gempa yang dirilis BMKG, ujar Nuraini, diteliti sebagai bagian upaya antisipasi potensi gempa di masa datang.
Sejumlah langkah antisipasi itu, jelas dia, merupakan bagian dari upaya membangun kesiapan masyarakat.
Bila dilihat dari kerusakan bangunan yang terjadi pada gempa Flores, Nuraini berpendapat, sebaran kerusakan yang terjadi sesuai peta sebaran gempa yang ada.
Untuk menekan risiko, tegas dia, perlu direalisasikan bangunan tahan gempa di wilayah-wilayah rawan gempa.
"Gempa itu sejatinya fenomena alam, bencana terjadi bila manusia yang hidup di tengah fenomena alam itu tidak siap mengantisipasi dampaknya," ujar Nuraini.
Kejadian gempa di Flores, menurut Nuraini, harus menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan wilayah urban dan padat penduduk dalam mengantisipasi ancaman dampak gempa di tanah air.
Wartawan Media Indonesia di Nusa Tenggara Timur Marianus Marselus mengungkapkan bahwa korban gempa Flores yang tewas tercatat 103 jiwa dan didominasi kelompok rentan, anak, perempuan, dan lansia.
Saat ini, ujar Marianus, tercatat 185 rubu orang hidup di pengungsian pascagempa.
Menurut Marianus, gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo itu bukan hanya soal kekuatannya, tetapi juga bagaimana kita memiliki sistem yang mampu mengantisipasinya dengan baik.
Selain itu, ujar dia, peringatan dini kerap kali tidak sampai ke masyarakat karena infrastruktur komunikasi tidak tersedia di sejumlah wilayah.
Sehingga, tambah Marianus, diperlukan penguatan sistem informasi dan infrastruktur yang memadai di NTT untuk membangun kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa datang.
Peneliti Ahli Utama BRIN, Erma Yulihastin berpendapat bahwa dalam menganalisis gempa di tanah air sebaiknya juga mengaitkan dengan gempa-gempa yang terjadi sebelumnya di negara lain.
Apalagi, menurut Erma, wilayah-wilayah tersebut masih berada di sekitar lempeng Pasifik yang akhir-akhir aktif bergerak.
Menurut Erma, dimungkinkan terjadinya gempa utama kedua pada rangkaian gempa yang terjadi di Flores, karena hingga saat ini masih terjadi gempa.
Wartawan senior Usman Kansong berpendapat bahwa masyarakat Indonesia hidup di atas ring of fire yang terdiri dari lempeng dan sesar aktif sehingga menjadi negara rawan gempa dan bencana.
Hingga saat ini, ujar Usman, kejadian gempa belum bisa diprediksi.
Pada kejadian gempa, tegas Usman, masyarakat yang menjadi korban kerap bukan karena gempa itu sendiri, tetapi karena tertimpa bangunan yang dihuninya.
Berdasarkan hal tersebut, sejatinya kita bisa melakukan sejumlah hal yang disebut mitigasi bencana dan mitigasi gempa, untuk mengurangi risiko akibat gempa atau bencana.
Setidaknya, menurut Usman, ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk memitigasi gempa. Antara lain, tambah dia, di zona merah yang rawan bencana harus tegas dilarang mendirikan bangunan.
Bila harus membangun di zona merah, harus bangun rumah dengan konstruksi tahan gempa. Misalnya rumah panggung sesuai kearifan lokal atau rumah modular hasil rekayasa BRIN yang sudah terbukti tahan gempa.
"Selain itu, kita harus konsisten melakukan simulasi atau latihan bagaimana mengurangi risiko ketika terjadi gempa. "Umumnya kita baru giat berlatih ketika sudah terjadi gempa. Ketika situasi sudah aman kita sering lupa," ujar Usman.
