Ketua Umum Ormas Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara KRH. HM. Jusuf Rizal, SH., (tengah). Foto: dok. katakini
JAKARTA – Ketua Umum Ormas Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara KRH. HM. Jusuf Rizal, SH., menyatakan solid mendukung Presiden Prabowo Subianto. Meskipun demikian, menteri-menteri dan pejabat negara yang tidak kapabel harus diganti.
Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak, Jumat (14/8/2026), menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya isu demo besar-besaran guna melengserkan Prasiden Prabowo Subianto, di beberapa kota besar, 21 Agustus 2026 mendatang.
Jusuf Rizal mengatakan, isu demo tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan para pengusaha. Di Jakarta dan Bekasi, para pemilik mall dan gedung mulai memagar bangunannya untuk mengantisipasi jika pihak keamanan tidak sanggup melindungi serta mengamankan aset-aset mereka.
Sebaiknya, lanjut Jusuf Rizal, pihak pemerintah memberi pernyataan resmi akan situasi negara sehingga kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan. Bahwa saat ini kondisi keamanan terkendali, kalaupun ada demo tetap dilaksanakan secara tertib, serta dapat menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan bangsa
"Selain itu Presiden Prabowo Subianto hendaknya jangan baperan. Alergi terhadap kritikan yang konstruktif demi kemajuan bangsa,” kata Jusuf Rizal.
“Prabowo Subianto saatnya harus lebih banyak mendengar ketimbang bicara yang tidak substansial. Fokus bagaimana merealisasi janji-janji politiknya, seperti hukum mati koruptor kakap," imbuhnya.
Aktivis pekerja dan buruh ini menambahkan, terkait kondisi bangsa, Ormas Madas Nusantara memberi masukan kepada Prabowo agar mengganti menteri maupun pejabat yang tidak punya kapasitas (Kapabel). Evaluasi pejabat-pejabat titipan yang hanya berpotensi menjadi beban negara.
"Dalam kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan ini, pengeluaran atau belanja yang membebani keuangan negara sebaiknya dipangkas. Jangan mengandalkan hutang terus. Selain itu, daripada membebani pajak rakyat kecil, gaji menteri, pejabat, direksi dan komisaris BUMN dipangkas saja hingga situasi ekonomi normal," usul Jusuf Rizal.
Ia juga berpesan agar Presiden Prabowo segera mengesahkan UU Perampasan aset agar para koruptor kakap dapat dimiskinkan.
“Percuma Prabowo berbusa-busa minta pengembalian dari oligarki dan kartel uang negara yang dikorup. Itu tidak akan efektif jika menunggu kesadaran para koruptor,” tegasnya.
Menurutnya, yang bisa menekan para koruptor adalah perbaikan sistem dalam pemberantasan korupsi, seperti adanya UU Perampasan Aset. Bahkan Presiden Prabowo Subianto harus berani memberlakukan hukuman mati bagi koruptor kakap.
“Para koruptor tidak perlu dikejar sampai antartika, mengjabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Berlakukan saja hukuman mati. Itu lebih efektif," pungkas Jusuf Rizal.
Berdasarkan catatan redaksi, Jusuf Rizal tercatat banyak memimpin organisasi selain Ormas Madas Nusantara di antaranya yaitu LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Indonesia, PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia), Perkumpulan Pengusaha Media Online Indonesia (MOI), Ketum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI, Ketua Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh TKBM Pelabuhan Seluruh Indonesia, Ketum Loyalis Bapak HM. Soeharto, Presiden RI ke-2 (Soehartois), hingga memimpin Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat) berbasis Loyalis Soeharto.
