Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto). (foto:NFA)
JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mendorong langkah antisipasi dan mitigasi yang cepat, terintegrasi, serta berbasis data dalam menghadapi potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian dan peternakan.
Menurutnya, kesiapan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci untuk menjaga produktivitas pangan dan melindungi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim.
"Komisi IV DPR RI memandang bahwa isu perubahan iklim, khususnya potensi El Nino, merupakan tantangan yang harus diantisipasi secara serius. Langkah mitigasi harus dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan berbasis data agar dampaknya terhadap sektor pertanian dan peternakan dapat ditekan," ujar Titiek sapaan akrabnya.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Veteriner Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (3/7).
Lebih lanjut Titiek menambahkan, berdasarkan prakiraan BMKG, sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan, berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal pada musim kemarau tahun ini.
Kondisi tersebut lanjutnya, dinilai dapat meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan produktivitas pertanian dan peternakan sehingga memerlukan langkah antisipasi yang terukur.
"Kalimantan Selatan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai penyangga pangan nasional. Karena itu, kita harus memastikan dampak El Nino tidak mengganggu produksi pangan maupun pasokan yang dibutuhkan masyarakat, termasuk untuk mendukung kebutuhan Ibu Kota Nusantara," ujarnya.
Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra itu, upaya mitigasi di sektor pertanian harus difokuskan pada pengamanan produksi melalui optimalisasi irigasi dan pompanisasi, pemanfaatan lahan rawa dan lebak, penyediaan benih tahan kekeringan, kecukupan pupuk, serta penguatan penyerapan hasil panen dan cadangan pangan pemerintah.
Seluruh langkah tersebut, ungkapnya, hanya dapat berjalan optimal melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, penyuluh, dan petani.
"Kemarau panjang juga meningkatkan risiko heat stress pada ternak serta potensi munculnya Penyakit Hewan Menular Strategis dan zoonosis. Karena itu, peran Balai Veteriner Banjarbaru sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan harus terus diperkuat, baik dari sisi SDM, laboratorium, maupun layanan kesehatan hewan," jelas Titiek.
Oleh karena itu melalui pertemuan tersebut, Titiek menekankan, Komisi IV DPR RI ingin memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai kesiapan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari sistem peringatan dini, ketersediaan sarana produksi pertanian, pengamanan cadangan pangan, stabilisasi harga, distribusi pupuk, pengawasan lalu lintas komoditas dan ternak, hingga kesiapan layanan veteriner dalam mengantisipasi peningkatan penyakit hewan.
"Kami ingin memastikan bahwa program dan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Petani dan peternak harus tetap dapat berproduksi, pasokan pangan harus tetap terjaga, dan stabilitas harga pangan harus dipertahankan di tengah tantangan perubahan iklim," pungkasnya.
Untuk diketahui, Balai Veteriner (Bvet) Banjarbaru sebagai laboratorium rujukan regional di Pulau Kalimantan memiliki peran strategis dalam deteksi dini, diagnosis, dan pengujia penyakit hewan melalui pemeriksaan bakteriologi, virologi, dan parasitologi.
Keberadaannya menjadi garda terdepan dalam pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan zoonosis, terutama pada musim kemarau ekstrem ketika penurunan kualitas pakan dan ketersediaan air meningkatkan risiko penyebaran penyakit.
