Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani (Foto: DPR)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran.
Menurut Lalu, program MBG telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih menghadapi persoalan pemenuhan gizi anak. Karena itu, perbaikan tata kelola perlu dilakukan tanpa mengurangi komitmen terhadap keberlanjutan program tersebut.
“Kami mendukung BGN untuk memperbaiki tata kelola agar lebih baik,” kata Lalu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).
Dia menilai antusiasme masyarakat terhadap program MBG cukup tinggi. Bahkan, muncul kekhawatiran di sejumlah daerah apabila program tersebut dihentikan, mengingat manfaat yang telah dirasakan oleh para siswa dan keluarga mereka.
“Bagi daerah-daerah di luar kota besar, MBG memang sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, saya melihat ada kekhawatiran terhadap kemungkinan dihentikannya program tersebut,” ujarnya.
Politikus PKB itu menegaskan, manfaat program MBG akan semakin optimal apabila seluruh dapur penyedia makanan menjalankan operasional sesuai standar dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh BGN.
“Manfaat MBG sangat penting jika dikelola dengan baik. Jika dapur-dapur yang ada benar-benar menjalankan tugas sesuai standar dan petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional, maka manfaatnya akan sangat dirasakan,” katanya.
Lebih lanjut, Lalu menegaskan Komisi X mendukung keberlanjutan program MBG, terutama untuk menjangkau anak-anak di wilayah yang tingkat kebutuhan gizinya masih tinggi. Menurut dia, program tersebut terbukti mampu meningkatkan kehadiran siswa di sekolah sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik.
“Bagi anak-anak di daerah, manfaat MBG sangat terasa. Buktinya, tingkat kehadiran siswa di sekolah meningkat dan kebutuhan gizi mereka lebih terpenuhi,” tuturnya.
Meski demikian, Lalu mengingatkan pentingnya pemerataan distribusi fasilitas pendukung program. Dia menilai masih terdapat ketimpangan jumlah dapur MBG antara daerah yang sangat membutuhkan dengan wilayah yang kondisi ekonominya relatif lebih baik.
“Kami menggarisbawahi bahwa apabila program ini terus dilanjutkan, maka daerah-daerah yang paling membutuhkan harus menjadi prioritas. Faktanya, ada daerah yang sangat membutuhkan tetapi jumlah dapurnya masih sedikit, sementara di daerah yang mayoritas masyarakatnya menengah ke atas justru jumlah dapurnya berlebih,” pungkasnya.
