Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Foto: MPR)
JAKARTA - Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni, bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat bahwa Pancasila harus hidup dan diamalkan dalam keseharian untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, saat ini.
"Di tengah ancaman gejolak ekonomi global yang kian nyata dan potensi dampaknya terhadap persatuan yang terus mengintai di dalam negeri, urgensi menghidupkan Pancasila dalam keseharian bukan lagi pilihan, melainkan keharusan," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, Senin (1/6), dalam rangka Hari Lahir Pancasila.
Lestari menegaskan, tantangan yang dihadapi bangsa, saat ini, sangat kompleks dan tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan parsial.
"Pancasila bukan hanya fondasi negara. Ia adalah ruh yang harus kita aplikasikan dalam setiap kebijakan ekonomi, dalam setiap interaksi sosial, dan dalam setiap upaya menjaga persatuan. Saatnya kita bergerak dari seremoni ke aksi nyata," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.
Rerie menilai, gejolak ekonomi global, saat ini, sedang menguji ketahanan nasional bangsa.
Data terbaru dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menyebut, pertumbuhan global 2026 hanya 2,6%, dengan negara berkembang menanggung beban terberat akibat kenaikan biaya energi, pangan, dan tekanan nilai tukar.
Rerie mengingatkan bahwa data dari berbagai lembaga internasional menunjukkan adanya potensi perlambatan perekonomian global yang dinilai sejumlah kalangan berpotensi menimbulkan berbagai ancaman di tingkat nasional.
Anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat bahwa ancaman dari guncangan eksternal dan internal itu mengharuskan bangsa Indonesia tidak berhenti mengamalkan Pancasila sebatas retorika.
Aksi konkret seperti gotong-royong di sejumlah sektor dan perlindungan sosial, tegas Rerie, mendesak untuk direalisasikan.
Menurut Rerie, kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat harus diperkuat untuk melindungi kelompok masyarakat yang daya belinya mulai terganggu, sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin.
"Tanpa gotong royong yang kuat antarpemangku kepentingan, tanpa keadilan sosial yang nyata, kelompok rentan akan terdampak paling parah. Sila kelima harus menjadi kompas kebijakan kita," ujarnya.
Selain itu, tegas Rerie, penguatan literasi digital masyarakat harus dilakukan, sebagai bagian upaya membangun perisai dari ancaman perpecahan.
"Tanpa kecakapan literasi digital yang memadai, anak bangsa berpotensi terus terjebak dalam polarisasi dan hoaks. Negara harus hadir dengan pendidikan karakter berbasis Pancasila yang adaptif terhadap tantangan zaman," pungkas Rerie.
