Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul (Foto: Ist/Jurnas)
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan terdapat lebih dari 470.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang mulai menerima bantuan sosial pada triwulan kedua tahun 2026.
Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini menyebutkan jumlah KPM tersebut berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimutakhirkan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Untuk triwulan kedua ini ada lebih dari 470.000 KPM baru yang mendapatkan bantuan, di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama," ujar Mensos Gus Ipul.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin Menko PM Muhaimin Iskandar yang membahas Evaluasi Capaian Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (8/5).
Gus Ipul menjelaskan, setiap triwulan, Kemensos menyalurkan bansos berdasarkan DTSEN yang telah dimutakhirkan oleh BPS. Ia mengatakan, perubahan data penerima bantuan merupakan hal yang wajar.
"Oleh karena itu, ada pasti perubahan-perubahan Keluarga Penerima Manfaat. Meskipun sebagian besar masih tetap pada KPM-KPM yang sudah menerima sebelumnya," ujarnya.
Gus Ipul mengungkapkan, Kemensos bersama BPS dan pemerintah daerah terus berkolaborasi memutakhirkan DTSEN yang menjadi pedoman dalam penyaluran bantuan. Hingga kini, sudah ada lebih dari 70 ribu Operator Data Desa yang terlibat dalam pembaruan data tersebut.
"Alhamdulillah, lewat satu kerja sama yang baik, sekarang kita telah memiliki lebih dari 70 ribu operator data desa," ujarnya.
"Dengan adanya operator data desa ini, disamping kita memperoleh data langsung, masyarakat bisa lebih cepat jika memerlukan aktivasi atau reaktivasi atau untuk memperbarui data," ujarnya menjelaskan.
Data-data penerima bansos yang telah diperbarui kemudian dimasukkan ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kemensos. Aplikasi ini telah terhubung dengan dinas sosial kabupaten/kota dan provinsi, Kemensos, serta DTSEN yang dikelola langsung oleh BPS.
"Jadi lewat aplikasi ini kami bisa mengukur usulan-usulan dari daerah, pembaruan-pembaruan data dari daerah dan sekaligus juga tentu melihat perkembangan sosial ekonomi setiap keluarga menerima manfaat," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya telah melakukan pemutakhiran DTSEN. Data terakhir yang dimutakhirkan adalah untuk triwulan kedua 2026.
"Dimana di dalam DTSEN versi II 2026 ini atau di triwulan II 2026 ini, jumlah penduduk yang teregistrasi atau kita sebutnya adalah jumlah record yang masuk di dalam DTSEN kami yang sudah kami rekonsiliasi dengan Dukcapil adalah sebanyak 289 juta orang," kata Amalia.
