Anggota DPR RI Novita Hardini (Foto: Ist)
DENPASAR – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyampaikan apresiasinya terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Island di Bali.
Dalam kunjungannya, Novita menegaskan bahwa proyek ini merupakan langkah besar bagi citra pariwisata Indonesia di kancah internasional, namun ia memberikan catatan kritis terkait pengelolaan sumber daya alam dan dampak lingkungan.
Ia menyebut desain besar KEK Kura-Kura Island sebagai upaya strategis untuk menekan kebocoran ekonomi, di mana fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga pusat perbelanjaan kelas dunia dihadirkan di dalam negeri.
"Kita bangga ada grand design yang luar biasa dan megah ini. Ini adalah upaya agar masyarakat kita tidak perlu lagi ke luar negeri untuk sekolah, berobat, atau belanja. Kita harus apresiasi itu," ujar Novita.
Meski mendukung dari sisi ekonomi, Ia mengingatkan bahwa pembangunan ini menggunakan anggaran dari pajak rakyat, sehingga asas keadilan bagi masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama.
Lebih lanjut, dirinya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pihak tertentu.
Satu hal yang menjadi perhatian serius politisi fraksi PDI Perjuangan itu adalah mitigasi krisis air tanah yang saat ini tengah melanda Bali dan berbagai wilayah di Indonesia. Ia mendesak pengelola KEK Kura-Kura Island untuk memiliki sistem pengelolaan air yang mandiri dan berkelanjutan.
"Saya tanya tadi soal mitigasi air. Jangan sampai pembangunan semegah ini justru mengambil hak-hak air masyarakat sekitar. Saat ini mereka menjawab belum siap sepenuhnya, dan ini tugas kami di DPR RI untuk terus mendorong pemerintah dan mitra terkait agar menjadi `bapak asuh` bagi KEK ini supaya persiapannya matang," tegas legislator asal Dapil Jawa Timur VII tersebut.
Selain masalah air, Dirinya juga menyoroti potensi dampak limbah pembangunan terhadap ekosistem laut, mengingat lokasi proyek yang berbatasan langsung dengan perairan.
Ia meminta teknis pengelolaan sedimentasi dan limbah cair diperhatikan secara detail agar tidak mencemari laut, berkaca pada keberhasilan pengelolaan limbah di wilayah Sanur dan Nusa Dua.
"Kita tidak boleh hanya fokus pada aspek ekonomi jangka pendek, misalnya hanya untuk 5-10 tahun ke depan. Kita ingin keberlanjutan. Jangan sampai ada bencana atau kekeringan akibat pembangunan yang abai terhadap aspek lingkungan. Ekonomi harus berjalan beriringan dengan kelestarian alam demi kepentingan rakyat," tutupnya.
