Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sari Yuliati. Foto: dpr
JAKARTA - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kembali ditegaskan sebagai salah satu instrumen penting pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Program yang dikenal sebagai bedah rumah ini menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sari Yuliati, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan hingga 3 juta rumah layak huni sampai tahun 2029. Setiap tahunnya, BSPS diharapkan menjangkau sekitar 400 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh Indonesia.
“BSPS ini merupakan program stimulan, bukan bantuan penuh. Pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam memperbaiki rumahnya secara mandiri,” ujar Sari melalui keterangannya, Minggu (3/5/2026).
Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap unit rumah mendapat bantuan Rp20 juta. Rinciannya, Rp17,5 juta untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja.
Dana tidak diberikan langsung kepada penerima, melainkan disalurkan ke penyedia material dan tukang guna memastikan transparansi.
Sari menekankan bahwa BSPS mengedepankan semangat gotong royong. Jika kebutuhan renovasi melebihi nilai bantuan, masyarakat didorong menambah secara swadaya.
“Tujuan akhirnya bukan hanya memperbaiki rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Rumah layak berdampak langsung pada kesehatan keluarga, lingkungan yang lebih sehat, hingga produktivitas ekonomi,” jelasnya.
Ia menegaskan komitmen untuk terus mengawal agar program BSPS benar-benar dirasakan masyarakat. Tahun ini, alokasi BSPS di Pulau Lombok mencapai 1.400 unit rumah, dengan Lombok Timur mendapat sekitar 350 unit.
Sari juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melanjutkan program pro-rakyat dari pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, keberlanjutan program menjadi kunci menjaga stabilitas pembangunan dan mempercepat pencapaian target nasional.
“Jika program ini berjalan optimal dan merata, maka cita-cita menuju NTB mandiri bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan,” pungkas Legislator Dapil NTB II ini.
