Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: ANTARA)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati nonaktif Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari memberikan aliran dana dalam bentuk Tunjangan Hari Raya atau "THR" ke anggota Polri dan Jaksa.
Dugaan itu didalami penyidik kepada lima orang saksi, yakni AKP Muslim selaku Anggota POLRI pada Polda Bengkulu; Rico Andrica selaku Anggota Polri pada Polres Rejang Lebong; Marjek Ravilo selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bengkulu; Ranu Wijaya selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
Kemudian atas nama Nia selaku PNS PTK Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas pada Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Rejang Lebong. Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.
"Dalam pemeriksaan ini para saksi dimintai keterangan terkait dugaan pemberian `THR` oleh Bupati (Muhammad Fikri Thobari) untuk para pihak," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu, 22 April 2026.
KPK diketahui menetapkan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
Selain Fikri, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya. Mereka ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Harry Eko Purnomo.
Kemudian tiga tersangka pemberi suap ialah Irsyad Satria Budiman selaku pihak dari PT Statika Mitra Sarana; Edi Manggala dari CV Manggala Utama; dan Youki Yusdiantoro dari CV Alpagker Abadi.
Para tersangka sudah dilakukan penahanan sejak 11 Maret hingga 30 Maret 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, KPK menduga Bupati Fikri menerima suap Rp 980 juta dari permintaan fee ijon proyek ke para perusahaan kontraktor. Uang tersebut diterima Fikri dari tiga perusahaan rekanan yang menjadi pemenang pekerjaan proyek di Dinas PUPR-PKP.
Fikri dan Harry Eko disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Sedangkan tiga tersangka dari pihak swasta disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) atau Pasal 606 ayat (1) KUHP juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
