Anggota Komisi II DPR RI Ateng Sutisna. (Foto: Humas Fraksi PKS)
JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Farkasi PKS, Ateng Sutisna menyoroti persoalan berulang terkait kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kilogram yang kerap terjadi setiap momentum Lebaran. Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius pada tata kelola distribusi energi bersubsidi.
Menurut Ateng, secara nasional ketersediaan LPG sebenarnya dalam kondisi aman, bahkan pemerintah telah menambah pasokan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi selama hari besar keagamaan. Namun demikian, realitas di lapangan justru menunjukkan adanya kelangkaan dan lonjakan harga.
“Kalau stok aman tapi di lapangan langka dan mahal, berarti ada masalah di distribusi. Ini yang harus dibenahi,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (27/3).
Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi LPG bersubsidi agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Ateng mendorong sejumlah langkah konkret. Di antaranya memastikan distribusi LPG tetap berjalan tanpa hambatan, termasuk saat hari libur, serta mengintensifkan operasi pasar di daerah yang mengalami lonjakan harga.
Selain itu, ia juga meminta percepatan penerapan penyaluran berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) guna memastikan subsidi tepat sasaran. Penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran di lapangan, seperti penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET) dan praktik pengoplosan, juga dinilai harus dilakukan secara tegas.
“Masalah ini tidak boleh dianggap biasa. Harus ada perbaikan nyata supaya masyarakat tidak terus mengalami hal yang sama setiap tahun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ateng mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengawasan distribusi LPG, termasuk melaporkan jika menemukan pelanggaran di lapangan. Ia juga mengimbau kelompok masyarakat mampu agar beralih menggunakan LPG nonsubsidi.
“Dengan distribusi yang lancar dan pengawasan yang ketat, kebutuhan masyarakat seharusnya bisa terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.
