Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Annalena Baerbock (foto: dpa/ dw.com)
WASHINGTON - Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Annalena Baerbock kembali menegaskan posisi Greenland sebagai wilayah yang berada di bawah kedaulatan Kerajaan Denmark.
Penegasan tersebut disampaikannya pada Rabu, menyusul meningkatnya perbincangan geopolitik internasional terkait pulau strategis di kawasan Arktik itu.
Dalam pernyataannya di sela Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Baerbock menekankan bahwa pertimbangan keamanan dan kepentingan geopolitik tidak dapat mengubah status hukum maupun hak warga Greenland.
"Terdapat kepentingan geopolitik dan kekhawatiran keamanan, tetapi ini sama sekali tidak berarti bahwa penduduk Greenland bukan bagian dari Greenland dan bukan bagian dari warga negara Kerajaan Denmark. Dengan demikian, warga negara Uni Eropa dan anggota NATO, mereka menikmati hak kedaulatan yang sama seperti siapa pun di dunia," kata Baerbock di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos.
Greenland selama ini merupakan bagian dari Kerajaan Denmark dengan status otonomi luas. Namun, wacana mengenai masa depan pulau tersebut kembali mengemuka setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali menyatakan keinginannya agar Greenland bergabung dengan Amerika Serikat, dengan alasan nilai strategisnya bagi kepentingan keamanan nasional AS.
Menanggapi pernyataan tersebut, pemerintah Denmark dan otoritas Greenland secara konsisten menegaskan sikap penolakan.
Keduanya mengingatkan Washington agar menghormati kedaulatan dan integritas wilayah, serta menegaskan bahwa status Greenland tidak dapat ditentukan oleh pihak luar.
Pernyataan Baerbock dinilai memperkuat posisi internasional Denmark dan Greenland di tengah meningkatnya perhatian global terhadap kawasan Arktik, yang kini menjadi arena penting dalam dinamika keamanan dan geopolitik dunia. (Sputnik)
Selasa, 21/04/2026
