Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono (Foto: Ist)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono merespons langkah pemerintah provinsi (Pemprov) Aceh yang resmi melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perihal permintaan bantuan untuk penanganan bencana pascabanjir dan longsor.
Politikus Golkar ini memahami bila keputusan Pemprov Aceh menyurati UNDP dan UNICEF sebagai inisiatif untuk mempercepat dukungan bagi masyarakat. Apalagi, kedua lembaga yang dituju memang memiliki mandat kemanusiaan.
Kendati demikian, Dave mengingatkan bila setiap kerja sama internasional mesti melibatkan pemerintah pusat. Koordinasi penting agar tidak ada tumpang tindih kewenangan dan keselahpahaman diplomatik.
"Namun penting ditegaskan bahwa setiap upaya kerja sama internasional tetap harus berada dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kesalahpahaman diplomatik," kata Dave dalam keterangan resminya, Selasa (16/12).
Dia mengingatkan pemerintah pusat mesti menaruh prioritas pada pemulihan bencana di Aceh, termasuk ke Sumatra Utara hingga Sumatra Barat. Dia menilai koordinasi yang baik dari semua pihak akan mempercepat proses pemulihan.
"Masyarakat Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan. Komisi I DPR RI menekankan agar seluruh upaya pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional diarahkan untuk memastikan pemulihan kehidupan warga berlangsung secara normal, aman, dan berkelanjutan," katanya.
Dave prihatin terhadap bencana yang dialami masyarakat Sumatra bagian Utara. Dia menilai pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah hingga mitra internasional.
"Kita semua prihatin atas bencana di Aceh. Komisi I DPR RI menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional, agar diplomasi dan kerja sama luar negeri berjalan sesuai kepentingan nasional," kata Dave.
"Dengan pengawasan dan dukungan kebijakan yang tepat, penanganan bencana dapat berlangsung cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak," timpalnya.
Sebelumnya, pemerintah Aceh resmi melayangkan surat kepada dua lembaga PBB. Surat itu terkait permintaan bantuan untuk penanganan bencana pascabanjir dan longsor yang terjadi di Aceh.
"Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF," kata juru bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA beberapa waktu lalu.
