Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberi keterangan pers usai menghadiri Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (Foto: Kemenag)
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah tidak akan terlibat dalam urusan internal organisasi keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU). Sebab, Menag meyakini bahwa organisasi memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan masalahnya.
Hal tersebut disampaikan Menag saat menghadiri Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12). Ia menegaskan bahwa kehadirannya pada pleno kali ini bukan dalam kapasitas sebagai Menag, melainkan sebagai Rais Syuriyah PBNU.
“Pemerintah tidak terlibat dalam urusan internal NU, apalagi PBNU. Saya datang ke sini sebagai Rais Syuriyah NU,” kata Nasaruddin Umar dalam keterangan resmi dikutip pada Rabu (10/12).
“NU itu selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Saya ulangi, NU selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri,” ujar Menag.
Menag berharap keputusan pleno dapat menjadi solusi terbaik dalam memperkuat keutuhan organisasi Islam di Indonesia, terutama NU.
“Insya Allah, ke depan beban kebangsaan dan keumatan kita bisa lebih ringan dengan terjaganya keutuhan ormas-ormas Islam, termasuk NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia,” ujarnya.
Sementara itu, Menag juga mengatakan bahwa kemungkinan untuk menghadiri pleno dari kubu lainnya tetap terbuka, namun hingga saat ini dirinya belum mendapatkan undangan. ‘Saya belum menerima undangannya. Terima kasih," ujarnya saat ditanyai wartawan.
Rapat Pleno PBNU yang dipimpin jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah, antara lain Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar, dan Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir, menetapkan KH Zulfan Musthofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU.
Turut hadir sejumlah tokoh, antara lain Prof Mohammad Nuh (Rais Syuriyah PBNU), KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), KH Hasib Wahab, KH Musthofa Aqil Siroj, KH Ubaidillah Ruhiat, Khofifah Indar Parawansa (Ketua PBNU), Nyai Machfudhoh Aly Ubaid (Mustasyar PBNU), serta para ulama dan kiai dari berbagai wilayah di Indonesia.
