Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB asal Aceh, Irmawan (Foto: Fraksi PKB)
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB asal Aceh, Irmawan meminta pemerintah segera mengirimkan bantuan darurat berskala besar ke wilayah Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera yang terdampak banjir bandang dan longsor.
Irmawan mengatakan bahwa stok makanan di berbagai wilayah dilaporkan menipis. Sejumlah lokasi mulai mengalami kelaparan, dan aksi penjarahan mulai terjadi akibat situasi yang semakin kritis.
“Stok pangan sudah habis, bantuan belum masuk, dan warga kelaparan. Situasi ini membuat sebagian tempat mulai terjadi penjarahan,” kata Irmawan dalam keterangan resmi, Rabu (3/12).
Irmawan menyebutkan kerusakan infrastruktur di wilayah terdampak sangat parah. Jalan nasional yang menjadi jalur utama distribusi logistik putus total, bukan hanya karena longsor, tetapi juga akibat badan jalan hanyut terbawa arus.
“Banyak badan jalan hilang sama sekali. Bahkan ada desa yang benar-benar lenyap. Di beberapa daerah kalau ada lima jembatan, lima-limanya hilang. Kalau ada sepuluh, semuanya juga hanyut,” katanya.
Legislator PKB itu menambahkan, sejumlah kabupaten tidak dapat diakses melalui jalur darat, sehingga seluruh bantuan harus dikirim menggunakan helikopter. Namun, ketersediaan armada belum mencukupi untuk menjangkau jumlah pengungsi yang diperkirakan mencapai satu juta jiwa.
Menurut Irmawan, hampir seluruh kabupaten terdampak telah menyatakan tidak mampu menangani bencana. Pemerintah daerah disebut tidak memiliki anggaran untuk perbaikan darurat, sementara rumah sakit tidak berfungsi optimal akibat listrik padam dan kelangkaan BBM.
“Jika kondisi ini dibiarkan, korban jiwa berikutnya bukan lagi karena banjir, tetapi karena kelaparan dan penyakit,” tegasnya.
Ia menilai, banjir bandang yang melanda Aceh dan wilayah Sumatera lainnya telah memenuhi unsur penetapan Bencana Nasional.
“Skala kerusakan dan jumlah korban sudah sangat jelas. Ini bukan bencana biasa. Banyak yang menyebutnya sebagai ‘tsunami darat’. Penetapan Bencana Nasional penting agar penanganan dapat dilakukan secara total oleh pemerintah pusat,” ujar Irmawan.
Dia juga mengingatkan potensi meningkatnya gejolak sosial. Selain kelaparan dan penjarahan, pasokan energi terputus, jaringan komunikasi lumpuh, dan kondisi di pengungsian semakin memburuk.
“Bantuan dari Malaysia justru sudah tiba lebih dulu di beberapa titik. Ini tidak boleh terjadi. Pemerintah pusat memiliki kapasitas untuk menangani bencana besar seperti ini. Karena itu kami minta reaksi cepat sebelum korban bertambah,” katanya.
Fraksi PKB di Aceh masih melakukan koordinasi dengan struktur partai di daerah. Namun, beberapa wilayah, termasuk Bireuen dan Aceh Tamiang, belum dapat dihubungi karena akses komunikasi terputus.
“Kondisi pengungsian yang mudah dijangkau relatif sudah mendapat bantuan. Tetapi wilayah terisolasi benar-benar membutuhkan prioritas utama,” demikian Irmawan.
