Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera (Foto: dpr)
JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengecam keputusan Pemerintah Israel yang kembali menutup perbatasan Rafah. Kebijakan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyatakan penutupan akan berlaku hingga waktu yang tidak ditentukan dan baru akan dibuka setelah Hamas menyerahkan jenazah sandera Israel.
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai langkah Israel tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata serta pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Menurutnya, keputusan itu berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza yang kini semakin terisolasi.
“Menahan akses kemanusiaan sama dengan memperpanjang penderitaan rakyat Gaza. Setiap keterlambatan membuka jalur Rafah berarti semakin banyak nyawa yang terancam,” kata Mardani dalam rilisnya, di Jakarta, Senin (20/10).
Ia menambahkan, penutupan perbatasan Rafah telah menghambat penyaluran bantuan internasional, termasuk logistik dan obat-obatan, yang sangat dibutuhkan warga sipil di Gaza.
“Tindakan ini tidak hanya tidak berperikemanusiaan, tapi juga bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip dasar hak asasi manusia,” ujarnya.
BKSAP DPR RI mendesak Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk segera mengambil langkah nyata dalam menekan Israel agar membuka kembali perbatasan Rafah dan menghentikan seluruh bentuk blokade yang melanggar kesepakatan gencatan senjata.
Mardani juga menegaskan bahwa dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina merupakan amanat moral dan konstitusional bangsa Indonesia.
“Selama penjajahan masih ada di muka bumi, kita tidak akan pernah berhenti memperjuangkan kemerdekaan Palestina. BKSAP akan terus menjadi garda depan diplomasi parlemen untuk memastikan suara kemanusiaan tidak pernah padam,” tegas Legislator Fraksi PKS dari Komisi II tersebut.
Melalui pernyataan ini, BKSAP DPR RI menegaskan kembali komitmennya untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan global melalui diplomasi parlemen, serta menyerukan solidaritas internasional demi terciptanya perdamaian yang berkeadilan di Palestina.
