Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih (Foto: Politiknesia)
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih mengatakan bahwa pembangunan dan pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), meski proses pengerjaannya membutuhkan waktu lebih lama.
“Lebih baik terlambat daripada tidak sesuai SOP dalam pembuatan dapur MBG, karena kita melindungi masyarakat,” ujar Teti saat melakukan kunjungan kerja reses ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (6/10).
Teti menilai, waktu pengerjaan 45 hari untuk membangun infrastruktur dapur MBG belum ideal untuk memastikan seluruh proses sesuai dengan standar. Ia pun mengusulkan agar ke depan diberikan waktu paling tidak sekitar dua bulan, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan tidak menyalahi aturan teknis.
“Dengan waktu 45 hari membuat infrastruktur sesuai SOP itu tidak mungkin. Ke depan mungkin bisa diberikan waktu dua bulan agar sesuai SOP,” jelasnya.
Selain itu, Teti juga mendorong agar Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai mitra pelaksana dan yayasan penerima manfaat melakukan sinkronisasi terkait SOP dan pelaksanaan di lapangan, termasuk pengaturan waktu produksi dan distribusi makanan bagi siswa di berbagai jenjang pendidikan.
“Dapur yang sudah berjalan harus mengikuti MOU, mulai dari jam masak hingga waktu distribusi ke SD, SMP, dan SMA. Dengan begitu, manajemen waktu bisa diatur dengan baik agar tidak terjadi makanan basi dan sebagainya,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, Teti mengusulkan agar dibentuk satuan tugas (satgas) di setiap daerah untuk melakukan evaluasi rutin setiap bulan, terutama dalam penerapan SOP baru yang mencakup aspek sanitasi, air, dan kebersihan dapur.
“Harus ada satgas di masing-masing daerah untuk evaluasi setiap bulan, terutama dengan SOP baru seperti sanitasi, air, dan lain-lain. Evaluasi ini penting agar penerapan standar di lapangan tetap terjaga,” tutupnya.
Selasa, 14/04/2026
Jum'at, 10/04/2026
